PDIP Tegaskan Tidak Akan Meminta-Minta Jatah Kursi Menteri

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – PDI Perjuangan (PDIP) tegaskan tidak akan meminta-minta jatah kursi menteri kabinet karena hal itu adalah hak prerogatif Presiden terpilih Jokowi, tapi PDIP akan menjalani tangggung jawab yang lebih besar, yakni bagaimana terus membumikan ideologi Pancasila.

“Ini merupakan salah satu concern PDI Perjuangan dalam menghadapi tantangan ke depan,” kata Politisi PDI Perjuangan Zuhairi Misrawi pada diskusi “Polemik: Ribut Rebut Kursi Menteri” yang diselenggarakan sebuah radio swasta di Jakarta, Sabtu (6/7).

Menurut Zuhairi, perjalanan bangsa Indonesia dan dinamika jatuh bangunnya bangsa Indonesia, harus dilihat secara komprehensif sehingga untuk menjaga persatuan bangsa dan keutuhan negara Indonesia, maka Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia harus terus membumi.

“Seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, harus betul-betul kokoh. Pancasila harus terus hidup dan menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia,” kata Caleg PDI Perjuangan dari daerah pemilihan DKI Jakarta II ini.

BACA JUGA:  Daftar di KPU, NasDem Klaim Partai Yang Akan Ciptakan Demokrasi Lebih Maju

Zuhairi menegaskan, dalam Nawacita kedua yang merupakan visi misi Presiden terpilih Jokowi untuk pemerintahannya adalah pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM). “Membangun Indonesia menjadi kuat, adalah membangun SDM berkualitas,” katanya.

Ia mengatakan, kabinet pada pemerintahan Presiden Jokowi pada periode kedua harus betul-betul kabinet yang dapat membangun SDM untuk menyikapi tantangan zaman.

Kemudian soal rekonsiliasi, menurut Zuhairi, bangsa Indonesia jiwanya adalah gotong-royong dan persatuan. Karena itu PDI Perjuangan mengapresiasi elemen bangsa yang memiliki tekad untuk bangun kebersamaan, gotong-royong dan persatuan bangsa.

“Bangsa Indonesia sulit untuk maju jika masyarakatnya belum duduk bersama, bersatu dan bersama-sama membangun bangsa,” katanya.

Ia mengingatkan, seluruh elemen bangsa Indonesia harus memiliki pemikiran untuk bersama-sama membangun bangsa. “Untuk kemaslahatan bangsa. Jangan mewarisi generasi penerus dengan konflik-konflik, tapi warisi dengan persatuan bangsa dan semangat gotong-royong,” katanya.

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Tragedi Lion JT-610: Urgensi Audit Maskapai Airline untuk Keselamatan Penerbangan

"Secara juridis bila terjadi suatu kecelakaan (accident) pesawat udara dalam kegiatan penerbangan maka Pemerintah juga dapat ditarik menjadi pihak yang harus bertanggungjawab sebagai suatu perbuatan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban hukum" -Prof Dr Hasim Purba, SH.MHum

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi