Partai Politik Dipakai Kendaraan Pribadi yang Berduit

AMBON – Jika partai politik masih didominasi oleh orang-orang yang berduit, maka akan dijadikan kereta untuk kepentingan pribadi. Sedangkan legislator menjadi otoritas pertama dalam pembentukan hukum di Indonesia.

Penegasan itu disampaikan Saldi Isra, pakar Hukum Tata Negara saat memberikan materi pada acara “Seminar Kedaulatan Hukum, Politik, dan Ekonomi”, di Ambon, Sabtu (25/2).

“Karena itu, apabila negara bisa berkontribusi dengan anggaran, kemungkinan situasinya bisa berubah. Sebab, semakin besar dana yang diberikan oleh negara, maka akan semakin besar juga tuntutan rakyat agar partai politik bertanggung jawab terhadap hal itu,” tegasnya.

Problemnya, kata Guru Besar Universita Andalas itu, pembentuk hukum dikendalikan sebagian besar oleh partai politik. “Selama pengelolaan partai masih seperti ini, maka Indonesia tidak akan berubah,” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Fachry Ali menilai yang terjadi saat ini adalah era informasi digital yang semakin sulit dikontrol oleh siapapun.

“Demokrasi kebablasan disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi “ tegasnya. Informasi dari media online dan media sosial, tegas Fachri,  membuat arus informasi sulit dikendalikan.

“Para aktor politik maupun aktor publik baru lebih mudah bermunculan. Padahal, dalam era sebelumnya, fenomena seperti ini sulit terjadi,” ujar Fachry dalam diskusi bertajuk “Kebebasan. Demokrasi. Kebablasan”, di Jakarta Pusat, Sabtu (25/2).

EDITOR: Yus Arza

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Buruh, Rumah dan Kejahatan Negara

Kementerian kesehatan merilis 6771 KK buang air besar sembarangan di Bekasi. Menjijikkan tentunya. Namun, disebelah kota Bekasi, Kerawang, Luhut Binsar Pandjaitan telah melakukan "topping off" perumahan dan kawasan bisnis Meikarta, dengan nilai projek 20 miliar dolar AS, atau sekitar Rp300 Triliun

Terima Kasih Ahok!

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Diserbu Penumpang, Tarif Kapal Pelni Kendari-Jakarta Hanya Rp529 Ribu

Kebetulan harga tiket kapal laut milik Pelni masih relatif murah. Untuk penumpang dewasa dari Kendari hingga Tanjung Priuk, Jakarta Utara hanya dibanderol Rp529 ribu, termasuk tiket kapal super ekspres Jetliner Kendari-Baubau hanya Rp100 ribu perpenumpang.