Partai Politik Dipakai Kendaraan Pribadi yang Berduit

1
130
Saldi Isra,, pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas.

AMBON – Jika partai politik masih didominasi oleh orang-orang yang berduit, maka akan dijadikan kereta untuk kepentingan pribadi. Sedangkan legislator menjadi otoritas pertama dalam pembentukan hukum di Indonesia.

Penegasan itu disampaikan Saldi Isra, pakar Hukum Tata Negara saat memberikan materi pada acara “Seminar Kedaulatan Hukum, Politik, dan Ekonomi”, di Ambon, Sabtu (25/2).

“Karena itu, apabila negara bisa berkontribusi dengan anggaran, kemungkinan situasinya bisa berubah. Sebab, semakin besar dana yang diberikan oleh negara, maka akan semakin besar juga tuntutan rakyat agar partai politik bertanggung jawab terhadap hal itu,” tegasnya.

Problemnya, kata Guru Besar Universita Andalas itu, pembentuk hukum dikendalikan sebagian besar oleh partai politik. “Selama pengelolaan partai masih seperti ini, maka Indonesia tidak akan berubah,” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Fachry Ali menilai yang terjadi saat ini adalah era informasi digital yang semakin sulit dikontrol oleh siapapun.

“Demokrasi kebablasan disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi “ tegasnya. Informasi dari media online dan media sosial, tegas Fachri,  membuat arus informasi sulit dikendalikan.

“Para aktor politik maupun aktor publik baru lebih mudah bermunculan. Padahal, dalam era sebelumnya, fenomena seperti ini sulit terjadi,” ujar Fachry dalam diskusi bertajuk “Kebebasan. Demokrasi. Kebablasan”, di Jakarta Pusat, Sabtu (25/2).

EDITOR: Yus Arza

Langganan berita lewat Telegram
loading...
Loading...
BACA JUGA

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

TERBARU