PAN Instruksikan DPW Sumsel Sanksi Tegas Kader yang Dukung Jokowi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) menginstruksikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sumatera Selatan (Sumsel) mengambil tindakan tegas terhadap kader-kadernya yang memilih mendukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

“Kami instruksikan kepada DPW PAN Sumsel untuk segera menyampaikan informasi dan fakta di lapangan kepada DPP dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memberikan sanksi terhadap kader yang mbalelo,” ujar Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno dalam keterangan tertulis, Kamis (13/12).

“Kami tidak mentolerir adanya tindakan di luar ketentuan partai. DPW kami minta bertindak tegas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai garis ketentuan partai,” imbuhnya menegaskan.

Eddy menjelaskan, dari informasi yang diterima sementara, kader-kader yang membelot dengan mendukung pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin itu bukanlah pengurus partai. Mereka kader yang tidak berada dalam struktur partai.

BACA JUGA:  Cak Imin Siap Patah Hati Terkait Cawapres

“Mereka non-pengurus dan kader non-produktif. Kami justru menduga mereka memanfaatkan momen ini untuk mencari manfaat pribadi dengan melakukan deklarasi kepada paslon 01,” ujarnya

Eddy menegaskan partainya tetap solid mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno seperti keputusan Rakernas 2018 meski puluhan kader di Sumsel tidak patuh. Ia menepis adanya anggapan terjadi perpecahan dalam kepengurusan partai di Sumsel.

“Semua struktur pengurus dan kader harus loyal menjalankan amanat Rakernas memenangi Pileg dan Pilpres 2019, Saat ini semuanya solid dan terkendali,” ujarnya.

Sebelumnya, puluhan kader PAN Sumsel mendeklarasikan diri mendukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin pada Rabu (12/12). Alasan mereka karena sudah merasakan kerja nyata Jokowi di wilayahnya. (SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Anak Mudah Tersinggung dan Hilang Kontrol, Apa Yang Harus Dilakukan Ortu?

Anak saya pelajar, wanita, umur 15 tahun, sudah berjalan 2 bulan, berobat jalan di RJS Lawang, Malang. Tapi dia masih besar ketersinggungan, kesalah pahaman dalam menerima omongan dan perkataan orang lain.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi