Nurdin: Idrus Akan Bujuk Setya Novanto Mundur

1
67
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto tengah berbincang dengan Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (20/10). (Foto: Achmad/SERUJI)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan Pelaksana tugas Ketua Umum Idrus Marham akan menemui Ketua Umum Setya Novanto untuk membujuk tersangka dugaan korupsi KTP-el itu untuk mundur dari jabatannya di partai.

“Saya akan minta Plt Ketum Idrus Marham untuk menemui beliau (Setnov) dalam satu atau dua hari ini, supaya berkoordinasi agar Setnov legowo, berbesar hati dan lebih mengedepankan kepentingan umum. Saya yakin Setnov adalah seorang negarawan yang sangat bijaksana menyikapi semua kondisi,” kata Nurdin di Jakarta, Ahad (26/11).

Menurut Nurdin, pengunduran diri Setnov tersebut akan mempermudah partai dalam menentukan pemimpin baru dan menjalankan tugas partai dengan normal. Selain itu, dengan pengunduran diri Setnov dari jabatan ketua umum Partai Golkar, maka jabatan ketua DPR yang diembannya juga dapat diganti.

“Kalau beliau (Setnov) mengundurkan diri dari ketua umum Partai Golkar, maka dengan sendirinya kita bisa proses penggantian ketua DPR. Dua lembaga terhormat ini tidak boleh tersandera hanya karena persoalan pribadi Setnov,” jelasnya.

Kepastian kepemimpinan dalam tubuh Partai Golkar menjadi penting menjelang persiapan tahapan pemilihan kepala daerah 2018 dan pemilihan umum legislatif 2019. Ketua DPP Bidang Pengawasan Pembangunan Melchias Markus Mekeng mengatakan jika Munaslub tidak segera dilaksanakan, maka Partai Golkar terancam tidak dapat mengikuti Pilkada 2018 dan Pileg 2019, karena penandatanganan pencalonan kepala daerah dan caleg harus dilakukan oleh ketua umum definitif.

“Waktu persiapan pemilihan legislatif atau pilpres pun sangat singkat kalau ditunda-tunda,” kata Mekeng.

Sementara itu, rapat pleno DPP Partai Golkar telah memutuskan untuk menunggu kepastian hukum sidang praperadilan yang diajukan Setya Novanto. Hal itu dilakukan untuk menjunjung asas praduga tak bersalah kepada Setya.

“Kalau praperadilan ditolak, maka segera setelah ada hasil praperadilan, DPP harus segera mengadakan rapat pleno lagi untuk menetapkan waktu Munaslub. Agenda Munaslub adalah tunggal, yaitu pemilihan ketua umum baru,” ujar Mekeng. (Ant/SU02)

loading...

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Wapres Minta Menag Revisi 200 Daftar Mubaligh

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk merevisi daftar pendakwah yang direkomendasikan karena sebelumnya dikeluarkan Kemenag hanya...

Banyuwangi Masuk Kota Cerdas ASEAN

BANYUWANGI, SERUJI.CO.ID - Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, bersama dengan Jakarta dan Kota Makassar, Sulawesi Selatan, masuk dalam jaringan Kota Cerdas ASEAN atau ASEAN Smart...

Korban Tewas Jatuhnya Pesawat di Kuba Jadi 111 Orang

HAVANA, SERUJI.CO.ID - Jumlah korban tewas pada salah satu bencana udara terburuk di Kuba meningkat menjadi 111 pada Senin (21/5), sementara Meksiko menangguhkan kegiatan...
ekonomi syariah

MUI Dukung 200 Daftar Mubaligh

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin mendukung langkah Kementerian Agama yang merilis daftar nama mubaligh karena sifatnya untuk pencegahan terhadap...
Siswa SMA/MAN

Jawa Timur Jalin Kerja Sama Pendidikan dengan Korsel

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Dinas Pendidikan Jawa Timur menjajaki kerja sama pendidikan dengan Korea Selatan setelah ada pertemuan kepala sekolah SMA/SMK se-Surabaya dengan sebuah konsultan...