Mukernas PBB Rekomendasikan Yusril Jadi Capres


JAKARTA, SERUJI.CO.ID –  Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar Partai Bulan Bintang sejak Jumat (4/5) menghasilkan tiga keputusan, salah satunya mendorong Yusril Ihza Mahendra untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden pada Pemilu 2019.

Wakil Ketua Umum PPB, Edi Wahyudi, di Jakarta, Ahad (6/5), mengatakan, hasil Mukernas PBB merekomendasikan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra sebagai calon presiden atau wakil presiden pada Pemilu 2019.

Menurut dia, keputusan itu mutlak setelah rakor yang berlangsung selama tiga hari itu. Dimana seluruh pengurus mulai dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Wilayah memutuskan kesepakatan itu.

“Keputusan lain yang didapat adalah merekomendasikan pemberhentian kriminalisasi ulama,” katanya.

Terkait keputusan itu, Ketua Umum PPB Yusril Ihza Mahendra mengaku akan menjalankan amanat partainya, dimana dirinya siap untuk dicalonkan sebagai presiden ataupun wakil presiden dalam pemilu 2019 mendatang.

“Keputusan partai sudah didapat, ini harus dijalankan sebaik-baiknya dan menjadi amanah,” ujarnya.

Ketika ditanya siapa calon yang tepat bersanding dengannya, Yusril menyebut banyak pilihan untuk memutus calon presiden yang selama ini muncul. Dimana ia siap bila disandingkan dengan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

“Kalau dicalonkan untuk menjadi calon wakil dari pak Gatot boleh juga,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah Yusril siap bersanding dengan Jokowi? Mantan Menteri Hukum dan HAM ini juga mengaku siap. Namun Jokowi dinilai harus menjadi wakilnya bila bersanding dalam pemilu mendatang.

“Ya pak Jokowi harus jadi wakil presiden, saya yang calon presidennya,” katanya sambil tertawa. (Ant/SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Menggugat Kepedulian Mahasiswa Atas Nasib Bangsa

Publik saat ini bertanya-tanya, apakah Mahasiswa Indonesia dan juga Organisasi Mahasiswa terutama yang bersifat eksternal kampus seperti HMI, GMKI, GMNI,PMKRI, PMII, IMM, KAMMI dan berbagai Ormawa lainnya masih ada?

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Ternyata Menteri Agama Berasal dari Ormas Islam Yang Sama dengan Ustadz Tengku Zulkarnain

Fachrul Razi tercatat sebagai anggota Majelis Amanah Pusat PB Math'laul Anwar sejak 2018 berdasarkan Surat Keputusan nomor A.166/KPTS/PBMA/V/2018 yang ditandatangani Ketua Umum PB MA, Ahmad Sadeli Karim dan Sekjen Oke Setiadi
close