MA Tolak Kasasi, Kembali PKS Kalah Lawan Fahri Hamzah

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali harus menelan pil pahit dalam perseteruan mereka dengan Fahri Hamzah. Pasalnya, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan PKS atas putusan pengadilan tinggi yang sebelumnya juga memenangkan Fahri Hamzah.

Putusan kasasi tertanggal 30 Juli 2018 tersebut tercantum di situs Mahkamah Agung, yang berisi penolakan atas permohonan yang teregister dengan nomor 1876 K/PDT/2018, dengan Hakim Agung yang mengadili; Maria Anna Samiyati, Muhamad Yunus Wahab, dan Takdir Rahmadi.

Dengan keputusan kasasi ini, menjadi kemenangan Fahri Hamzah ketiga kalinya setelah sebelumnya Pengadilan Negeri Jakara Selatan pada 14 Desember 2016 memenangkan Fahri dan Pengadilan Tinggi pada Desember 2017 menolak banding PKS.

Akibat putusan MA ini, sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah dikuatkan pengadilan Tinggi Jakarta, DPP PKS harus membatalkan putusan pemecatan Fahri Hamzah dari seluruh tingkatan partai dan membayar ganti rugi kepada Fahri sebesar Rp30 miliar.

Kasus Fahri dan DPP PKS ini bermula pada awal 2016 silam, setelah pria yang juga Wakil Ketua DPR ini dinyatakan dipecat dari PKS karena dinilai bersebrangan dan tak sesuai dengan arah kebijakan partai. (ARif R)

 

 

 

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Modernisasi di Sana Dimulai Dengan Pajak Untuk Pria Yang Berjenggot

Para pria dianjurkan tidak berjenggot. Bagi yang bersikeras tetap berjenggot, mereka dikenakan pajak, sesuai dengan status sosial dan profesi.. Lama saya terdiam mengenang tokoh yang begitu terobsesi membaratkan negaranya: Peter the Great. Soal jenggotpun, ia atur.

NKRI Adil dan Beradab

Mempertentangkan syariat Islam dengan Pancasila adalah ahistoris dan tidak logis. Apalagi, faktanya, syariat Islam memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Muslim Indonesia.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER