KPU Umumkan Caleg Eks Napi Korupsi, Ketua DPR: Itu Wewenang Mereka

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mempersilahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan nama-nama calon anggota legislatif mantan napi tindak pidana korupsi karena menjadi kewenangan lembaga penyelenggara pemilu.

“Pada prinsipnya kami sebagai lembaga legislatif yang telah memilih Komisioner KPU, silahkan mereka menggunakan kewenangannya,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/1).

Politisi Golkar ini menilai, selama keputusan KPU itu tidak ada yang merasa dirugikan maka tidak masalah namun ketika ada yang merasa dirugikan, harus dicari jalan keluar sebaik-baiknya.

Baca juga: Bukan Gerindra, Ternyata Golkar Terbanyak Usung Caleg Mantan Napi Korupsi

Menurutnya, KPU harus mempertimbangkan kembali urgensi wacana foto caleg mantan koruptor dipasang di bilik suara.

“Karena dari berbagai literatur dan media sosial sesungguhnya para caleg itu sudah diketahui profilnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menilai pro-kontra wacana larangan mantan napi tipikor masuk dalam daftar caleg memang sudah berlangsung lama dan panjang. Terakhir DPR sepakat, menjadi keputusan dewan adalah bahwa sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan yang ada, hak untuk dipilih dan memilih, adalah hak dasar warga negara.

Baca juga: Sebanyak 40 Eks Napi Korupsi Melamar Jadi Wakil Rakyat, Inilah Nama dan Partainya

“Tapi di sisi lain, negara juga sudah memberikan kewenangan pada KPU, sebagai penyelenggara pemilu. KPU sudah mempublikasikan dan menetapkan bahwa mantan napi korupsi itu tidak bisa atau sekurang-kurangnya namanya akan diumumkan, itu sah-sah saja,” katanya.

Namun menurutnya, ada peluang juga bagi para pihak yang dirugikan untuk melakukan langkah hukum jika dimungkinkan, tapi dirinya menyerahkan pada pihak pihak yang dirugikan untuk mengkaji secara hukum dan silakan mengambil langkah yang diperlukan.

Baca juga: 9 Eks Napi Korupsi Calonkan Diri Jadi Anggota DPD RI, Inilah Nama dan Provinsinya

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan nama-nama calon anggota legislatif 2019 yang merupakan mantan narapidana korupsi berjumlah 49 orang.

“Kami sudah memastikan daftar calon anggota dewan yang berstatus mantan terpidana (korupsi),” kata Ketua KPU RI Arief Budiman di Jakarta, Rabu (30/1) malam.

Berdasarkan data yang disampaikan KPU kepada wartawan, 49 caleg itu antara lain 16 caleg DPRD Provinsi, 24 caleg DPRD Kabupaten/Kota dan sembilan caleg DPD RI. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Potret Pengelolaan BUMN: Prinsip GCG vs Managemen “Koncoisme”

Fenomena pengelolaan BUMN dan BUMD yang tidak mengindahkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG sangat potensial membawa kerugian dan kebangkrutan terhadap perusahaan BUMN dan BUMD yang bersangkutan.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.