KPU Resmi Tetapkan PKPI Jadi Parpol Peserta Pemilu 2019


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) resmi menjadi partai politik peserta pemilu dengan nomor urut 20 yang ditetapkan melalui rapat pleno Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta, Jumat (13/4).

Menimbang, memperhatikan putusan Pengadilan Tata Usaha N egara (PTUN), KPU menetapkan nomor 20 sebagai nomor urut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, peserta pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019, ujar Komisioner KPU Evi Novida Ginting saat membacakan surat keputusan KPU yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman, di Jakarta, Jumat (13/4).

Sebelumnya KPU RI telah menetapkan nomor urut bagi 15 partai politik nasional dan empat partai lokal Aceh.

Nomor urut partai politik nasional yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu 1. PKB, 2. PDIP, 3. Gerindra, 4. Golkar, 5. Nasdem, 6. Partai Garuda, 7. Partai Berkarya, 8. PKS, 9. Perindo, 10. PPP, 11. PSI, 12. PAN, 13. Hanura dan 14. Demokrat, 19. PBB.

Sedangkan nomor urut empat parpol lokal Aceh yakni, 15. Partai Aceh, 16. Partai Sira, 17. Partai Daerah Aceh dan 18. Partai Nangroe Aceh.

Dengan adanya putusan PTUN yang memerintahkan KPU RI menetapkan PKPI sebagai partai peserta pemilu 2019, maka PKPI memperoleh nomor urut 20.

Ketua Umum PKPI AM Hendropriyono dalam sambutannya mengatakan ia dan seluruh jajaran keluarga besar PKPI bersyukur bahwa PKPI selaku partai keadilan akhirnya memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan PTUN untuk akhirnya ditetapkan sebagai partai peserta Pemilu 2019.

Hendropriyono menyampaikan terima kasih sekaligus menghargai ketulusan KPU menjalankan perintah PTUN.

“Saya juga memohon maaf apabila dalam perjalanan ada hal-hal yang kurang berkenan,” kata Hendropriyono.

Ia menekankan ke depan PKPI ingin menekadkan kerja sama dengan KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu, dengan tidak saling mendzolimi dan saling mencari kesalahan.

“Kami percaya KPU pelayan masyarakat. Saya gembira dan terharu,” kata Hendropriyono.

Hendropriyono mengatakan dirinya akan menginjak usia 73 tahun pada tahun ini. Ia menyatakan bahwa mungkin saja ini merupakan jenjang karier terakhirnya.

Oleh karena itu di usia yang sudah tidak muda lagi, ia bersyukur dapat merasakan memimpin partai politik yang lolos sebagai peserta pemilu.

“Saya tiga kali menjadi menteri, baru kali ini berada di partai politik. Sekarang lengkap sudah kacamata saya menyaksikan bagaimana bobot kualitas penyelenggara negara,” jelas dia. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

close