Koalisi Parpol Pendukung Jokowi Klaim Berhasil Raih Lebih 60 Persen Kursi DPR RI

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Koalisi partai politik (Parpol) pendukung pasangan calon Presiden-Wakil Presiden nomor urut 01, Jokowi-KH Ma’ruf mengklaim berhasil meraih 349 kursi DPR RI dari 575 kursi yang tersedia dalam Pemilu 2019.

Koalisi Parpol yang bernama Koalisi Indonesia Kerja (KIK) ini meyakini dengan jumlah kursi di Parlemen yang diraih tersebut akan memperkuat dukungan pada Presiden Jokowi.

“Dengan kekuatan sekitar 349 kursi atau 60,7 persen kursi di parlemen, maka akan memuluskan program pemerintahan Pak Jokowi periode kedua,” kata Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Selasa (30/4).

Keyakinan perolehan suara tersebut, disampaikan Hasto berdasarkan perhitungan yang dilakukan internal koalisi.

“Berdasarkan perhitungan suara sementara di war room TKN, KIK akan menjadi mayoritas di DPR,” jelasnya.

Pria yang juga Sekjen PDI Perjuangan ini menjelaskan, program-program pemerintahan Jokowi yang sudah disampaikan saat kampanye terbuka, diharapkan dapat berjalan efektif, lancar, dan solid.

“Artinya, dengan mayoritas ini aspirasi rakyat yang diwakilkan kepada para anggota DPR dari KIK, nantinya dapat tersalurkan ke pemerintahan Jokowi,” ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count yang dilakukan sebanyak 12 lembaga survei kredibel, ada lima parpol anggota KIK yang memenuhi syarat ambang batas parlemen atau parliamentary threshold empat persen.

Kelima partai politik itu adalah, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

BUMN, Pseudo CEO, dan Efek Negatifnya

vonis hakim menunjukkan bahwa sejatinya Karen bukan direktur sesungguhnya. Bukan direktur utama yang sesungguhnya. Bukan CEO. Karen hanyalah seorang direktur semu. Seorang direktur-direkturan.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER