Ahli: Keputusan Pemecatan Fahri Hamzah Ada di Paripurna

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta telah memutuskan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) harus mengembalikan status Fahri Hamzah sebagai kader, sebagai anggota DPR, dan tidak mengganggu posisinya sebagai Wakil Ketua DPR.

Menanggapi hal tersebut Ahli Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin menyampaikan pandangannya tentang Fahri Hamzah dengan partainya sendiri yaitu PKS.

“Jika Fahri Hamzah menang di pengadilan, maka semua upaya politik untuk memberhentikan FH di DPR juga harus berhenti,” kata Irman kepada SERUJI melalui pesan singkat, Sabtu (16/12).

Irman menjelaskan jika Fahri Hamzah kalah di pengadilan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewidsje), maka mekanisme aturan di DPR adalah melaksanakan rapat paripurna untuk meminta persetujuan apakah Fahri Hamzah diberhentikan atau tidak.

Jika rapat paripurna memutuskan untuk tidak berhenti maka Fahri Hamzah tetap menjadi pimpinan DPR meskipun pengadilan menyatakan –misalnya– pemecatan Fahri Hamzah oleh PKS adalah sah karena semua harus berakhir di paripurna.

Irman melanjutkan, pimpinan DPR dipilih oleh paripurna dan diberhentikan oleh paripurna.

Konstruksi UU MD3/2017 sama dengan konsepsi posisi presiden sebagai elected official (pejabat yang dipilih melalui pemilu). Mekanisme pemberhentian presiden tergantung paripurna MPR bukan hasil sidang MK.

“Jadi, Jika presiden melanggar konstitusi, lalu DPR sampai pada mengambil tindakan Hak Menyatakan Pendapat, dan MK kemudian bersidang bahwa presiden telah melanggar konstitusi, pemberhentian presiden bukanlah oleh MK, tapi dilemparkan ke MPR. Jika MPR memutuskan melalui suara terbanyak, presiden tak perlu diberhentikan, maka meski putusan MK presiden bersalah melanggar konstitusi, tetap presiden tak bisa dilengserkan,” kata Irman menjelaskan.

Menurutnya, jika putusan MK bahwa presiden tidak melanggar konstitusi, maka upaya politik di DPR berhenti. Demikian pula domain pemberhentian pimpinan DPR hanya oleh paripurna. Jadi seandainya Fahri Hamzah kalah pun di pengadilan, belum tentu bisa membuat Fahri berhenti sebagai pimpinan karena tergantung putusan paripurna.

“Dalam hal jika Fahri Hamzah menang di pengadilan, maka parpol tidak boleh lagi melakukan upaya politik di DPR dan mengabaikan putusan pengadilan” tegas Irman.

Diketahui, setelah kalah di Pengadilan Tinggi Jakarta, PKS memutuskan tetap melanjutkan untuk mengajukan kasasi di MA perihal pemecatan Fahri Hamzah.

Ketua Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zainudin Paru mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta yang memenangkan Fahri Hamzah.

“Fahri jangan terlalu bangga. Bukan sesuatu yang istimewa, biasa-biasa saja jangan bahagia dulu. Karena otomatis kami akan kasasi. PKS akan kasasi ke MA. Bisa jadi di kasasi justru PKS yang menang,” kata Zainudin saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat (15/12)

Menanggapi hal tersebut, Fahri Hamzah mempersilahkan pihak PKS untuk mengajukan kasasi. Meskipun demikian, Fahri Hamzah mengingatkan kepada elit PKS agar tidak menggunakan partai untuk emosi dan dendam pribadi, sebab akan membuat partai menjadi hancur. (Herdi S/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Lompatan Kinerja Helmy Yahya

Yang harus dikelola Helmy bukan hanya peralatan yang jadul, namun juga anggaran yang sangat minim. Dengan jumlah karyawan terbatas, TVRI masih harus mengelola pemancar yang berlokasi di seluruh Nusantara, bahkan di pelosok negeri yang tidak marketable seperti di Pulau Miangas atau Rote.

Jokowi, Propaganda Rusia dan Rand Corporation

Penggunaan istilah Propaganda Rusia ini menjadi masalah besar sebab dalam kapasitas apa Jokowi menyatakan hal tersebut? Apakah sebagai Presiden Republik Indonesia atau sebatas calon presiden (Capres)?

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER