Jelang Akhir Tahun, Hanya Hanura Yang Belum Ambil Dana Bantuan Parpol

GUNUNG KIDUL, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta meminta Partai Hanura segera mencairkan dana bantuan partai politik 2018 supaya tidak masuk kembali ke kas daerah.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Gunung Kidul Arkham Mashudi, menyatakan pada 2018 ini, pemkab mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.082.431.616 untuk 10 partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Gunung Kidul.

“Partai Hanura menjadi satu-satunya partai yang belum melakukan pencairan dana bantuan partai politik tahun anggaran 2018 ini. Padahal anggaran itu digunakan selama satu tahun, tapi sampai sekarang juga belum dicairkan. Takutnya kalau tidak segera dicairkan sampai pertengahan Desember akan hangus,” katanya di Gunung Kidul, Kamis (11/10).

Adapun rincian bantuan untuk 10 partai politik yang mendapatkan bantuan pemkab bedasarkan nilai besaran dana yang diterima, PDI Perjuangan masih menduduki partai dengan dana bantuan terbanyak yakni Rp287.335.000, kemudian disusul oleh PAN Rp155.235.000, dan Golkar mendapatkan jatah Rp153.154.000.

Partai lain yang mendapatkan dana bantuan parpol adalah Partai Gerindra sebesar Rp124.380.000, Partai Demokrat sebesar Rp90.743.000, Partai NasDem sebesar Rp80.660.000, PKS senilai Rp78.721.000, PKB mendapatkan Rp77.049.000, dan Partai Hanura yang sedianya mendapatkan Rp34.142.000.

Arkham mengatakan Kesbangpol tidak memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pengawasan.

Pihaknya hanya berwenang melakukan pengarahan terkait penggunaan dan laporan pertanggungjawaban yang nantinya dikirim ke BKN.

“Kesbangpol sendiri hanya mendapat data opini dari BKN terkait transparansi dan lain halnya yang diperoleh dari laporan tersebut,” katanya lagi.

Komisioner KPU Gunung Kidul Ahmadi Ruslan Hani mengatakan pemantauan dan pengawasan mengenai penggunaan dana bantuan partai politik dari pemerintah mulai beberapa waktu lalu telah dilakukan. Tidak hanya KPU, namun dari beberapa instansi lainnya seperti Bawaslu dan yang lainnya juga terlibat.

Ahmadi kembali menegaskan bahwa dana bantuan parpol memang tidak diperuntukkan sebagai dana kampanye.

“Ada ketentuan tersendiri, tidak boleh asal-asalan dalam menggunakan dana ini. Plot pertama memang untuk pendidikan partai politik,” katanya pula. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pasca Kecelakaan Tulang Belakang, Kaki Sering Nyeri dan Perih, Apa Sebabnya?

Pada 16 tahun yang lalu saya pernah kecelakaan dan tiga ruas tulang belakang remuk. 3 bulan awal kaki kiri saya tidak bisa berjalan, 6 bulan berikutnya sudah bisa jalan walaupun tidak sekuat kaki kanan, sampai sekarang.

Sambut Konferwil AMSI Jatim, Begini Pesan Kapolda Jawa Timur

"Saya terima kasih teman-teman dari AMSI, mudah-mudahan bisa mengawal suplai berita kepada masyarakat dalam koridor jurnalistik yang tetap menjaga objektifitas. Saya senang sekali bisa audiensi dan bersilaturahmi," kata Irjen Fadil di Mapolda Jatim

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

PR Mendikbud Nadiem: Jadikan Mapel Sejarah Penguat Pendidikan Karakter

Setelah sempat menjadi polemik panas, informasi yang yang menyebutkan mata pelajaran (mapel) Sejarah akan dihapus dari kurikulum sekolah sudah diklarifikasi langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim

Bahagia itu Tidak Bersyarat

Bahagia adalah kata yang tidak asing bagi kita semua. Bahagia merupakan impian semua orang yang hidup di dunia ini. Bahkan tidak hanya di dunia, di Akhirat pun kita mendambakannya. Setiap waktu kita berdoa untuk meraih kebahagian ini, sayang kita tidak pernah belajar bagaimana mencari, menggapai, menemukan kebahagiaan itu.

Diabetes Melitus: Mengingkari Diagnosis Dapat Berakibat Fatal

Bermacam reaksi pasien ketika pertama kali diberitahu bahwa mereka menderita diabetes melitus. Ada pasien yang dapat memerima dengan tenang, memahaminya, ada juga yang kecewa, stress, tidak percaya, marah, tidak menerimanya, atau bahkan mengingkarinya.

Innalillahi, Indonesia Kembali Berduka Mantan Mendiknas Prof Malik Fadjar Wafat

Indonesia kembali kehilangan putra  terbaiknya, hari ini, Senin (7/9), dengan wafatnya Prof Abdul Malik Fadjar, mantan Menteri Pendidikan Nasional (2001-2004).

TERPOPULER