Hasil Munas Ulama PPP Belum Sebut Nama Cawapres Pendamping Jokowi di Pilpres 2019

SEMARANG, SERUJI.CO.ID – Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diselenggarakan di Semarang, 13-14 April 2018 belum memutuskan nama kader yang akan diusung sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2019.

“Munas ini tidak mengusulkan atau menyebutkan nama cawapres, tapi kriteria yang intinya sama seperti yang sudah menjadi keputusan DPP yakni sosok yang mempunyai kapasitas dan kompetensi intelektual yang memadai, termasuk memahami persoalan-persoalan nasional,” kata Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani usai penutupan Munas Alim Ulama di Semarang, Sabtu (14/4).

Ia menjelaskan para alim ulama yang hadir pada munas sangat melihat aspek mudarat dan manfaatnya terkait dengan penyebutan nama cawapres yang akan diusung partai berlambang ka’bah itu.

“Munas memandang belum saatnya untuk disampaikan sekarang karena kalau disampaikan sekarang akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, akibatnya akan meninbulkan reaksi-reaksi dari parpol koalisi pendukung Pak Jokowi,” ujarnya.

Para alim ulama PPP, kata dia, berkomitmen bahwa nama cawapres tidak dilakukan dalam waktu dekat karena dinilai justru akan menimbulkan kegaduhan politik baru.

“Penyebutan cawapres, kita sepakat setelah urusan pilkada selesai, maka forum permusyawaratan parpol lain, apakah mukernas atau rapimnas yang diperluas,” katanya.

Ia mengungkapkan, pada Munas Alim Ulama PPP yang berlangsung dua hari Hotel Patrajasa Semarang itu ada yang mengusulkan untuk mendorong Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Gus Romi) sebagai cawapres.

“Tapi mayoritas berpendapat belum saatnya sekarang untuk menyebut nama cawapres karena itu harus tetap dimusyawarahkan dengan partai koalisi dan dengan Pak Jokowi sendiri,” ujarnya.

PPP memandang kepemimpinan Republik Indonesia kedepan tetap perlu mempertahankan duet antara nasionalis dengan agamis, serta menolak paham-paham yang ingin mengganti empat konsensus bernegara. (Ant/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Kemcer Di Curug Cipeteuy