Haris Sudarno: PKPI Masih Alami Dualisme

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Haris Sudarno menekankan partainya hingga saat ini masih mengalami dualisme kepengurusan.

“Perlu saya jelaskan bahwa memang PKPI masih ada dualisme kepengurusan dengan bukti-bukti yang ada,” kata Haris Sudarno dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/4).

Haris menjabarkan awalnya PKPI menggelar Kongres Luar Biasa di Jakarta 22-24 Agustus 2016 di mana pada kongres itu Haris terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi menggantikan Isran Noor.

Setelah kongres berakhir, Haris kemudian mengajukan surat permohonan kepada Menkumham untuk mendapatkan pengesahan namun tidak atau belum diberikan dengan alasan saat itu PKPI masih terjadi dualisme kepengurusan.

Sejak itu PKPI pimpinan Haris Sudarno mengajukan gugatan ke PTUN karena masih adanya dualisme kepengurusan antara PKPI Haris Sudarno dengan PKPI pimpinan AM Hendropriyono.

“Akhirnya pada 21 Juni 2017 PTUN mengabulkan kepengurusan kami,” jelas Haris.

Kemudian PKPI pimpinan AM Hendropriyono mengajukan banding atas putusan PTUN itu, dan pada tingkat banding ini PTUN mengabulkan kepengurusan PKPI AM Hendropriyono.

Namun demikian, kata Haris, setelah putusan banding PTUN memenangkan pihak AM Hendropriyono, pihaknya langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan sampai saat ini belum ada putusan dari MA.

Selain itu, kata Haris, pada 27 Oktober 2017 pihaknya juga menggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendapatkan pengesahan dan sampai saat ini proses gugatan masih berlangsung.

“Sampai saat ini seluruh kepengurusan PKPI pimpinan Haris Sudarno dari pusat ke daerah masih eksis. Sehingga sampai saat ini masih ada dua PKPI,” tegas Haris.

Dia mengatakan pada saat PKPI pimpinan AM Hendropriyono disahkan KPU RI sebagai peserta Pemilu 2019, Hendropriyono menyatakan pengunduran dirinya dengan alasan sudah berhasil menyatukan PKPI seluruh Indonesia.

Menurut Haris, apa yang disampaikan Hendropriyono tidak benar, sebab berdasarkan bukti dan fakta yang ada, masih terjadi dualisme atas kepengurusan PKPI.

“Bahkan seluruh sesepuh, pimpinan, penasehat, dewan pakar PKPI yang kini masih dipercaya ikut dalam pemerintahan pak Jokowi, seperti Pak Sutiyoso, Yusuf Kartanegara, Mashudi Darto, Budhi Santoso, semuanya masih ada di kubu PKPI Haris Sudarno,” jelas dia. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hatiā€“hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER