Haji Lulung Nilai Pemecatan Dirinya Ibarat Dagelan

JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz memecat 10 kadernya yang duduk di DPRD DKI. Salah satu yang dipecat yaitu Ketua DPW PPP DKI yang juga Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana atau Haji Lulung.

Menyikapi hal ini, Haji Lulung menilai pemecatan terhadap dirinya dari keanggotaan PPP ibarat dagelan. Alasannya, karena PPP kubu Djan Faridz tak memiliki legitimasi dalam melakukan pemecatan.

Legitimasi ini terkait dualisme PPP yang berimbas salah satu pengurus tak memiliki surat keputusan dari pemerintah, dalam hal ini Menkumham Yasonna Laoly. Faktor ini pula yang nanti membuat Haji Lulung sulit dicopot dari Wakil Ketua DPRD DKI.

“Apalagi hari ini, yang punya SK itu kan (Kepengurusan PPP) Romi. Kalau Romi tidak bisa pecat saya karena saya punya SK Djan Faridz. Kalau Faridz tidak punya SK Kemenkumham. Makanya saya bilang ini lucu-lucuan,” kata Haji Lulung saat jumpa pers di ruang F-PPP DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2017).

Dijelaskan Haji Lulung, pemecatan dirinya diketahui secara mendadak pada Senin, kemarin. Sejauh ini, ia dan sembilan kader PPP yang dipecat belum mendapatkan surat keputusan resmi dari partai.

Dia juga heran karena dalam pemecatan ini tanpa terlebih dulu memberikan surat peringatan pertama, kedua, sampai ketiga terhadap dirinya.

“Terus saya dipecat tidak dapat kertas pecatan. Makanya saya bilang ini lucu-lucuan atau bukan. Sampai hari ini surat peringatan pertama, kedua, ketiga sampai surat pemecatan belum dapat. Saya yakin bahwa kalau bicara saya dipecat dari DPRD (juga) tidak mudah,” ujarnya.

Lulung menegaskan hanya rakyat yang dapat memberhentikan dirinya sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Selain itu, Haji Lulung tetap konsisten menjagokan pasangan Pilgub DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno di putaran kedua.

“Oleh karenanya kalau saya dipecat oleh umat baru saya berhenti. Saya katakan kepada Djan Faridz kembalikan pada umat, partai ini bukan milik orang perorangan ini milik umat. Saya akan konsisten, dukungan yang sudah diberikan kepada kami,” jelas Haji Lulung.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta Djan Faridz mengatakan persoalan sikap dukungan di Pilkada 2017 menjadi salah satu alasan pemecatan Lulung dan enam kader lain. PPP kubu Djan Faridz tegas mendukung petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Sementara, Lulung beserta enam kader PPP lain mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Sedangkan tiga kader PPP lain dipecat karena bergabung dengan kubu PPP Muktamar Surabaya pimpinan Romahurmuziy atau Romi.

“Tadi pagi dikirim SK-nya. Sampai saat ini belum ada respons. Dia menghilang. Selain terhadap beliau, kami memecat sembilan kader lainnya,” ujar Djan Faridz saat jumpa pers di kantor PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (13/3).

“Lulung dan enam anggota DPRD dipecat, karena berbeda pilihan dengan keputusan DPP. Tiga yang lain, karena bergabung dengan Romi (Romahurmuziy, Ketua Umum versi Muktamar Surabaya),” tutur Djan Faridz.

Berikut 10 nama kader PPP juga anggota DPRD DKI yang dipecat:

Dipecat karena dukung Anies-Sandiaga:
– Abraham Lunggana atau Haji Lulung
– Maman Firmansyah
– Samsudin
– Riano P. Ahmad
– Belly Bilalusalam
– Nina Lubena
– Rendhika Harsono

Dipecat karena ikut PPP Romi.
– Matnoor Tindoan
– Ichwan Zayadi
– Usman Helmy

EDITOR: Iwan Y

7 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pasca Kecelakaan Tulang Belakang, Kaki Sering Nyeri dan Perih, Apa Sebabnya?

Pada 16 tahun yang lalu saya pernah kecelakaan dan tiga ruas tulang belakang remuk. 3 bulan awal kaki kiri saya tidak bisa berjalan, 6 bulan berikutnya sudah bisa jalan walaupun tidak sekuat kaki kanan, sampai sekarang.

Pemimpin Belum Lulus

Pribumi vs Non Pribumi

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.