Gumay: Larangan Parpol Baru Kampanyekan Capres-Cawapres Kebijakan Diskriminatif


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mantan pelaksana tugas ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hadar Nafis Gumay menilai wacana larangan kampanye terhadap capres-cawapres bagi partai politik baru tidak relevan dan diskriminatif bagi peserta Pemilu 2019.

“Kalau KPU melarang, berarti KPU mendiskriminasi kalau menurut saya. Tidak sesuai dengan Undang-undang, karena ketentuannya di UU tidak ada spesifik melarang,” kata Hadar kepada Antara di Jakarta, Rabu (21/3).

Hadar menjelaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 222 dijelaskan bahwa peserta pemilu yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan cawapres adalah partai politik atau gabungan parpol.

Dalam UU tersebut tidak secara spesifik dijelaskan bahwa partai atau gabungan partai yang berhak mengusung capres-cawapres adalah mereka yang pernah menjadi peserta pemilu sebelumnya, atau yang telah memiliki kursi legislatif di parlemen.

“Kekeliruannya kemudian, bahwa peserta pemilu di UU itu kan bukan artinya peserta Pemilu 2014. Jadi peserta pemilu sekarang ini, sepanjang dia sudah ditetapkan sebagai peserta ya, bisa mengusulkan pasangan calon tetapi juga harus memenuhi persyaratan ambang batas presiden,” jelas Hadar.

Baca juga: Siapkan Aturan, KPU Larang Parpol Baru Kampanyekan Capres-Cawapres

Bagi partai-partai baru atau partai yang tidak memiliki kriteria 20 persen ambang batas presiden, menurut Hadar, tetap dapat mengusung pasangan capres-cawapres dengan cara berkoalisi dengan partai lama.

“Memang peserta Pemilu yang baru itu tidak punya angka-angka pemenuhan `presidential threshold karena mereka tidak ikut Pemilu 2014. Tetapi mereka bisa mengusulkan bergabung dengan parpol yang punya angka ambang batas presiden tersebut,” ujar Hadar.

Baca juga: PSI Bakal Gagal Kampanyekan Jokowi di Pilpres 2019 Akibat Aturan Baru KPU

Sebelumnya, Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan pihaknya akan mengatur larangan bagi partai baru untuk turut berkampanye terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2019.

Hasyim beralasan partai-partai baru tersebut tidak memiliki perolehan kursi minimal 20 persen di DPR dan memperoleh sedikitnya 25 persen suara sah pada pemilu legilslatif tahun 2014. (Ant/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

3 Kunci Sukses Pasarkan Properti Saat Wabah Covid-19

Webinar ini sendiri sengaja diadakan oleh Lamudi untuk membantu para pangembang properti memasarkan produk mereka agar tetap mendapatkan hasil yang maksimal di tengah pandemi corona.

Pasca Kecelakaan Tulang Belakang, Kaki Sering Nyeri dan Perih, Apa Sebabnya?

Pada 16 tahun yang lalu saya pernah kecelakaan dan tiga ruas tulang belakang remuk. 3 bulan awal kaki kiri saya tidak bisa berjalan, 6 bulan berikutnya sudah bisa jalan walaupun tidak sekuat kaki kanan, sampai sekarang.

Breaking News: Akhirnya, Presiden Jokowi Putuskan Tes Massal Covid-19

Tidak mengambil kebijakan Lockdown, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih melakukan tes massal Covid-19.

Tahukah Anda, Berwudhu Dapat Kurangi Risiko Tertular Virus Corona?

Berwudhu merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari muslim.. Tahukah anda bahwa berwudhu bisa mengurangi resiko tertular virus Corona?

Cegah Kepanikan, AMSI Imbau Media Kedepankan Kode Etik dalam Pemberitaan Wabah Corona

Wens menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan media-media anggota AMSI dalam pemberitaan terkait virus Covid-19 tersebut.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

close