Gerindra Tunggu PAN Masuk Pansus TKA

MATARAM, SERUJI.CO.ID – Fraksi Partai Gerindra menunggu anggota PAN mengisi dan menandatangani formulir persetujuan pembentukan Pansus Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diinisiasi oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, di Mataram, Rabu (2/5), mengatakan Fraksi PKS sudah membuat formulir. Demikian juga dengan Fraksi Gerindra sudah diinstruksikan untuk mengisi dan menandatangani formulir pembentukan Pansus TKA.

Politisi Partai Gerinda ini juga menegaskan bahwa syarat pembentukan pansus adalah lebih dari satu fraksi dan minimal 25 anggota. Namun, Fadli Zon meyakini jumlah anggota yang akan menandatangani mencapai 100 orang.

“Syaratnya cuma dua fraksi. Kalau PAN masuk, lebih dari cukup,” katanya pada pameran Hari Keris Dunia di Taman Mayura, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (2/5).

Menurut dia, pembentukan Pansus TKA sangat penting karena orang Indonesia butuh lapangan kerja.

Namun lapangan pekerjaan tersebut seolah direbut dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengaturan Tenaga Kerja Asing.

“Lapangan kerja itu mau direbut atau diberikan fasilitas kemudahan kepada tenaga kerja asing, termasuk pekerjaan kasar. Padahal kita membutuhkan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, kata Fadli Zon, regulasi tersebut harus diuji dan investigasi untuk membuktikan apakah menguntungkan atau merugikan rakyat Indonesia.

“Kami melihat itu merugikan para buruh kita. Dan hampir semua serikat pekerja dan serikat buruh yang kami datangi langsung, mereka ingin Perpres 20/2018 dicabut,” ucapnya.

Ia juga menduga jumlah tenaga kerja asing untuk pekerjaan kasar yang masuk ke Indonesia lebih dari 100 ribu orang. Bahkan, catatan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, jumlah tenaga kerja asing kasar sebanyak 157 ribu orang.

“Masak tukang gali, tukang cangkul didatangkan dari China. Mereka bekerja di proyek besar infrastruktur, misalnya pembangkit listrik tenaga uap, pelabuhan dan sebagainya,” katanya.

Fadli Zon juga menegaskan tidak menolak pembangunan oleh investor asing, tetapi pembangunan tersebut harus menguntungkan rakyat Indonesia dan jangan hanya menyejahterakan buruh asing.

“Kalau ada kondisi semacam itu, harus ada negosiasi yang keras dari pemerintah pusat dan di daerah,” ujarnya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER