Gerindra Sepakat Kursi Wagub DKI Dimandatkan Kepada PKS

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencapai kesepakatan terkait calon wakil gubernur DKI Jakarta yang kosong sejak ditinggal Sandiaga Uno.

Kesepakatan tersebut diperoleh usai pertemuan kedua partai di Gedung DPD Partai Gerindra, Senin (5/11).

“Kita menyepakati bahwa kursi itu (Wagub DKI) dimandatkan kepada PKS,” ujar Ketua DPW PKS DKI Shakir Purnomo dalam konferensi pers di kantor DPD Gerindra DKI, Kemayoran.

Syakir menjelaskan, bahwa ada dua nama yang akan diajukan untuk pengusulan nama cawagub tersebut, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.


Namun demikian, kedua partai pengusung telah sepakat membentuk sebuah badan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) guna menyaring nama-nama yang diajukan agar sesuai dengan kriteria kedua partai.

“Kami sepakat untuk membuat satu badan untuk fit and proper test,” kata Syakir.

BACA JUGA:  Nilai PKS Satu-Satunya Partai Islam di Koalisi 02, HRS Serukan Umat Islam Menangkan PKS

Dalam uji kepatutan dan kelayakan tersebut, nantinya nama-nama yang diajukan tetap berasal dari PKS. Sedangkan terkait jumlahnya, Shakir menyebut bisa saja bertambah menjadi empat nama.

“Nama yang akan disampaikan fit and proper test itu adalah namanya dari PKS. Sekarang ada dua nama dari PKS, yang di fit and proper bisa aja lebih dari empat,” jelas Shakir.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra M.Taufik, mengaku bakal mengamankan keputusan Ketua Umumnya Prabowo Subianto yang menyerahkan kursi Wagub DKI menjadi milik PKS.

Gerindra dan PKS juga sepakat untuk membuat satu badan untuk fit and proper test.

“Kami sepakat untuk membuat ada satu badan yang dibuat bersama untuk melakukan fit and proper terhadap calon-calon wakil gubernur yang akan diusulkan kepada DPRD melalui Gubernur DKI Jakarta,” kata M Taufik, Senin (5/11). (SU01)

 

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi