Gerindra Godok 15 Nama Untuk Cawapres Prabowo

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra saat ini tengah menggodok 15 nama yang bakal menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Prabowo Subianto yang akan maju pada Pilpres 2019.

“Saat ini masih kita godok nama-nama cawapres tersebut,” kata Wasekjen Partai Gerindra, Andre Rosiade, di Jakarta, Senin (19/3).

Gerindra memastikan ketua umumnya itu akan maju, meski sejauh ini belum deklarasi secara resmi. Deklarasi Prabowo sebagai capres akan dilakukan pada awal April 2018.

Andre menyebutkan beberapa nama yang masuk bursa cawapres Prabowo seperti Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Sohibul Iman, hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

BACA JUGA:  Golkar NTT: Verifikasi Parpol Berlangsung Profesional

Selain itu, ada nama lain yang digadang-gadang seperti mantan Menteri Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Gubernur Nusa Tenggara Barat M Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB), dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.

“Pak Gatot sudah bertemu Pak Prabowo. Pak Gatot sudah masuk radar kami. Sama nama-nama seperti Rizal Ramli, Mahfud MD, Bang Zulkifli, dan Sohibul dari PKS, ” ujarnya.

Andre memprediksi figur cawapres akan menguat bila Prabowo sudah mendeklarasikan diri.

“Nama cawapres ini nanti akan dibahas lagi dengan kepastian koalisi. Sejauh ini, kemungkinan besar Gerindra sama PKS lagi,” tutur Andre. (Ant/SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi