Gerindra Belum Putuskan Akan Lakukan Rekonsiliasi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, mengatakan Gerindra belum memutuskan akan melakukan rekonsiliasi dengan kubu Jokowi atau tidak.

“Gerindra sampai saat ini belum mengadakan rapat pimpinan untuk menentukan apakah kita akan melakukan pertemuan antara Jokowi dan Prabowo, itu belum dipastikan karena Prabowo juga baru kembali dari luar negeri,” ujar Waketum Gerindra Arief Poyuono, dalam acara Rekonsiliasi Indonesia Kerja Menuju Adil Makmur, di Jakarta, Jumat (12/7).

Selain alasan kepulangan Ketua Umum Gerindra itu, Arief menilai Gerindra masih menimbang lebih lanjut tujuan dari rekonsiliasi tersebut.

“Kalau kami melihat rekonsiliasi itu penting karena ada pembelahan dalam masyarakat, itu akan kita lakukan, tapi kalau memang rekonsiliasi dianggap tidak penting tidak akan kita lakukan,” ujarnya pula.

BACA JUGA:  Demokrat Masih Buka Segala Peluang Koalisi Pilpres 2019

Hal utama yang saat ini secara pribadi sedang Arief dorong adalah pertemuan kedua pimpinan nasional itu.

“Yang saya dorong bagaimana mempertemukan kedua pimpinan nasional ini. Setelah itu, ini bisa menjadi simbol dalam masyrakat bahwa telah terjadi silaturahmi bahwa kedua pimpinanan ini tidak ada masalah, mengenai nanti berkelanjutan dengan agenda politik itu nanti akan dilanjutkan secara teknis,” ujarnya pula.

Arief mengatakan, jika nantinya Gerindra memutuskan akan melakukan rekonsiliasi, Gerindra tidak akan memberikan syarat dalam upaya rekonsiliasi.

“Gerindra tidak mensyaratkan adanya syarat-syarat dalam rekonsiliasi karena Gerindra seperti yang Pak Prabowo dan juga saya dalam berpolitik mendedikasikan diri kami kepada kepentingan masyarakat yg lebih luas,” ujarnya lagi.

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Kasih Sayang Yang Menyembuhkan

Kasih sayang adalah sebuah kekuatan penyembuhan. Inilah diantaranya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Membangun Kembali Budaya Bahari

Penjajah meninggalkan perangkat pelanggengan penjajahan melalui persekolahan. Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

The SOMAD Power

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi