Gerindra Bantah Siapkan Nama untuk Mengisi Jabatan Menteri di Pemerintahan Jokowi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad membantah partainya telah menyiapkan nama-nama untuk diajukan sebagai calon menteri di kabinet Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Kami tidak menyiapkan nama-nama untuk menjadi menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf,” kata Dasco di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara Sabtu (27/7).

Dasco menilai sikap resmi Partai Gerindra saat ini adalah tidak menyiapkan nama-nama untuk diajukan sebagai menteri di Kabinet Jokowi-Ma’ruf.

Karena itu, menurut dia, apabila ada isu bahwa Gerindra menyiapkan nama calon menteri, itu adalah pendapat pribadi dan bukan sikap resmi partai.

“Itu pendapat pribadi, bukan sikap resmi Partai Gerindra,” ujarnya.

Selain itu, Dasco mengatakan, dalam pertemuan antara Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri beberapa hari lalu, tidak membicarakan terkait potensi rekonsiliasi dua kubu melalui power sharing.

Dasco menegaskan bahwa hingga saat ini di internal Gerindra belum membicarakan terkait arah politik ke depan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menyebutkan Gerindra akan menyiapkan kader-kadernya kalau Presiden terpilih Joko Widodo meminta untuk mengisi posisi menteri di Kabinet Kerja Jilid II.

“Kalau memang Pak Joko Widodo membutuhkan kader-kader Gerindra untuk membantu jalannya roda pemerintahannya maka Gerindra sudah menyiapkan orang-orang tersebut,” kata Arief Poyuono di Jakarta, Jumat (27/7).

Menurut dia, kader-kader Gerindra yang disiapkan nantinya bisa menempati posisi menteri bidang apa saja sesuai dengan yang dibutuhkan Presiden Joko Widodo.

Hal itu karena Gerindra menyiapkan kader yang memiliki kompetensi, integritas dan loyalitas membantu jalannya pemerintahan 2019-2024.

Editor:Hrn
Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Bisa Terima Capres Yang “Ikut” Perayaan Natal, Kenapa Keberatan Jika Hadiah Lomba dari Denny JA?

Karena sifat lomba ini yang sedemikian terbuka, tentu pihak-pihak yang mendukung wacana "NKRI Bersyariah" ini dapat juga menulis pemikirannya dan ikut serta dalam lomba ini. Apalagi jelas-jelas topik yang dilombakan ini adalah MENGUPAS esai yang ditulis Denny JA. Apakah mengupas dalam koteks setuju dengan tesis Denny JA, maupun tidak bersepakat dengannya.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.