Demokrat: Sikap Jokowi Menentukan Perkembangan Politik ke Depan


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Situasi politik pasca Pemilu 2019 dan perkembangannya ke depan dinilai  sangat tergantung dari sikap dan langkah politik Presiden terpilih Jokowi.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarif Hasan saat  diskusi yang diselenggarakan sebuah radio swasta di Jakarta, Sabtu (27/7) dengan topik ‘Polemik: Utak Atik Manuver Elite’.

Kondisi itu, kata mantan Menteri Koperasi ini, dapat dilihat bagaimana bentuk koalisi di pemerintahan yang akan dibentuk Jokowi. Apakah akan mengajak semua partai politik di parlemen atau cukup partai koalisi yang mengusungnya di Pemilu lalu.

“Sehingga ada sebagian partai politik di luar pemerintahan,” kata Syarif Hasan.

Belajar dari Partai Demokrat pada pemerintahan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), imbuh syarif, saat itu SBY memilih sikap cukup dengan partai-partai koalisi pendukungnya, sehingga masih ada sebagian partai politik di luar pemerintahan.

“Partai Demokrat merasa sudah cukup dapat membangun bangsa dan negara bersama partai-partai politik anggota koalisi pendukungnya,” ujarnya.

Syarif menegaskan, bagi Partai Demokrat berbeda tempat, baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, akan terus membangun komunikasi. “Bagi Partai Demokrat, berada di dalam dan di luar pemerintahan sama saja, tapi berharap pemerintah dapat menjalankan 30 program Partai Demokrat,” tuturnya.

Ketika ditanya soal pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden terpilih Jokowi serta pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Syarif mengatakan, hal itu menunjukkan rekonsiliasi semakin cair dan terbuka.

“Partai Demokrat menyatakan bersyukur adanya pertemuan-pertemuan itu yang menunjukkan rekonsiliasi semakin cair,” ujarnya.

Iia berharap, pertemuan Prabowo-Jokowi dan pertemuan Prabowo-Megawati, dapat ditindaklanjuti dengan dengan pertemuan elite-elite lainnya di antara partai-partai politik, sehingga suasana politik nasional menjadi semakin cair.

“Dengan demikian, Insya Allah selama lima tahun ke depan, perkembangan situasi politik nasional semakin baik,” tukasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

NKRI Bersyariah dan Ruang Publik Inkusif

Saya sendiri berpendapat bahwa dasar negara Republik Indonesia Pancasila sudah sangat memadai sebagai kesepakatan bersama menuju tatanan bernegara yang demokratik sekaligus mewadahi religiusitas inklusif dari segenap warga negara Indonesia termasuk didalamnya mayoritas ummat Islam.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

close