Caleg Gerindra Terpilih Wajib Setor Ratusan Juta ke Partai Sebelum Dilantik, Begini Penjelasannya

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Seluruh Calon Anggota Legislatif (caleg) dari Partai Gerekan Indonesia Raya (Gerindra) yang terpilih pada Pileg 2019, harus siap-siap kembali merogoh kantong sebelum dilantik sebagai anggota legislatif.

Pasalnya, para caleg tersebut diwajibkan menyetorkan sejumlah dana kontribusi ke partai yang jumlahnya bervariasi dari Rp50 juta hingga Rp100 juta

Kewajiban caleg terpilih menyetor sejumlah uang ke Partai Gerindra itu tertuang dalam surat edaran (SE) Nomor: JR/07-1102/A/DPD-GERINDRA/2019 Perihal Kontribusi Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota Terpilih 2019. SE tersebut beredar luas di jejaring kirim pesan, Whatsapp (WA).

Dalam SE bertanggal 16 Juli tersebut disebutkan bahwa anggota kontribusi caleg terpilih untuk DPRD Tingkat Provinsi Jawa Timur adalah sebesar Rp100 juta. Sementara untuk caleg terpilih tingkat DPRD Kota/Kabupaten sebesar Rp50 juta.

Lewat surat yang ditandatangani Ketua DPD Gerindra Jatim Soepriyatno dan Bendahara Ahmad Hadinuddin serta ditujukan ke seluruh caleg terpilih, ditegaskan juga bahwa dana kontribusi tersebut sudah harus disetorkan ke rekening partai paling lambat 27 Juli 2019.

Surat DPD Gerindra Jatim kepada caleg terpilih yang berisi kewajiban menyetorkan dana kontribusi sebelum pelantikan sebagai anggota DPRD periode 2019-2024.

Keputusan untuk mewajibkan dana kontribusi ini, disebutkan berdasarkan rapat koordinasi antara DPP Gerindra dengan DPD Gerindra Jatim pada 16 Juli 2019 yang berlangusng di Jakarta.

Ini Alasan Gerindra Mewajibkan Dana Kontribusi Sebelum Pelantikan Caleg Terpilih

Prabowo saat kampanye di Blora, Jateng, Kamis (14/2/2019). (foto:capture video GerindraTV)

Bendahara DPD Partai Gerindra Jatim, Ahmad Hadinuddin membenarkan keberadaan surat edaran tersebut.

“Itu adalah instruksi langsung dari partai yang menjadi kewajiban bagi anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terpilih menjadi wakil rakyat sebelum mereka dilantik,” kata Ahmad Hadinuddin saat dikonfirmasi, Kamis (18/7).

Kontribusi tersebut, kata Hadinuddin, sebagai wujud rasa terima kasih yang dilakukan oleh anggota kepada partai. Pasalnya, menurut Hadinuddin, selama pemilu yang lalu, semua pembiayaan kampanye dan saksi dibayar oleh partai.

“Dana yang keluar dari caleg murni untuk kepentingan caleg, tidak untuk kepentingan partai. Dana itu sebagai rasa terima kasih caleg terpilih kepada partai,” ujarnya.

Pria yang terpilih kembali pada Pileg 2019 ini menilah, dana kontribusi yang diwajibkan partai tersebut sesungguhnya jauh dari layak, karena hanya dibebankan sekali dalam lima tahun selama menjadi anggota DPRD.

“Dana ini juga sebagai salah satu indikator penilaian loyalitas anggota kepada partai. Kalau partai membutuhkan maka kader harus siap. Ini tidak melangar hukum karena ini makanisme internal partai,” tukasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Modernisasi di Sana Dimulai Dengan Pajak Untuk Pria Yang Berjenggot

Para pria dianjurkan tidak berjenggot. Bagi yang bersikeras tetap berjenggot, mereka dikenakan pajak, sesuai dengan status sosial dan profesi.. Lama saya terdiam mengenang tokoh yang begitu terobsesi membaratkan negaranya: Peter the Great. Soal jenggotpun, ia atur.

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER