Bukan Gerindra, Ternyata Golkar Terbanyak Usung Caleg Mantan Napi Korupsi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan nama-nama calon anggota legislatif (caleg) yang akan bertarung di Pemilu 2019 dan merupakan mantan narapidana korupsi.

Total seluruhnya sebanyak 49 caleg, baik untuk DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“Kami sudah memastikan daftar calon anggota dewan yang berstatus mantan terpidana (korupsi),” kata Ketua KPU, Arief Budiman, di Jakarta, Rabu (31/1) malam.

Berdasarkan data yang disampaikan KPU kepada wartawan, 49 caleg itu antara lain 16 caleg DPRD Provinsi, 24 caleg DPRD Kabupaten/Kota dan sembilan caleg DPD.

Dari pengumuman tersebut, ternyata untuk caleg DPRD partai yang paling banyak mengusung mantan napi korupsi adalah partai Golkar.

Hal ini berbeda dengan informasi yang selama ini beredar di tengan masyarakat, dimana disebut partai Gerindra adalah partai yang paling banyak mengusung mantan napi korupsi untuk duduk sebagai wakil rakyat.

Dari daftar yang diberikan KPU kepada media, Golkar mengusung 8 orang mantan napi korupsi sebagai caleg DPRD, sementara Gerindra sebanyak 6 orang caleg adalah mantan napi korupsi.

Berikut daftarnya;

Partai Golkar

  1. Hamid Usman (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara. Dapil Maluku Utara 3, nomor urut 1)
  2. Desy Yusnandi (Caleg DPRD Provinsi Banten. Dapil Banten 6, nomor urut 4)
  3. H Agus Mulyadi (Caleg DPRD Provinsi Banten. Dapil Banten 9, nomor urut 5)
  4. Petrus Nauw (Caleg DPRD Provinsi Papua Barat. Dapil Papua Barat 2, nomor urut 12)
  5. Heri Baelanu (Caleg DPRD Kabupaten Pandeglang. Dapil Pandeglang 1, nomor urut 9)
  6. Dede Widarso (Caleg DPRD Kabupaten Pandeglang. Dapil Pandeglang 5, nomor urut 8)
  7. Saiful T Lami (Caleg DPRD Kabupaten Tojo Una Una. Dapil Tojo Una Una 1, nomor urut 12)
  8. Edy Muldison (Caleg Kabupaten Blitar. Dapil Blitar 4, nomor urut 1)

Partai Gerindra

  1. Moh Taufik (Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dapil DKI 3, nomor urut 1)
  2. Herry Jones Johny Kereh (Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Dapil Sulawesi Utara 1, nomor urut 2)
  3. Husen Kausaha (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara, Dapil Maluku Utara 4, nomor urut 2)
  4. Ferizal (Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur 1, nomor urut 4)
  5. Mirhammuddin (Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur 2, nomor urut 1)
  6. H Al Hajar Syahyan (Caleg DPRD Kabupaten Tanggamus. Dapil Tanggamus 4, nomor urut 1)

Pengumuman caleg mantan napi korupsi oleh KPU ini sejalan dengan ketentuan pasal 182 UU Pemilu yang mensyaratkan calon legislatif mantan terpidana untuk mengumumkan statusnya secara terbuka kepada publik. (ARif R)

26 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi