close

Bukan Gerindra, Ternyata Golkar Terbanyak Usung Caleg Mantan Napi Korupsi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan nama-nama calon anggota legislatif (caleg) yang akan bertarung di Pemilu 2019 dan merupakan mantan narapidana korupsi.

Total seluruhnya sebanyak 49 caleg, baik untuk DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“Kami sudah memastikan daftar calon anggota dewan yang berstatus mantan terpidana (korupsi),” kata Ketua KPU, Arief Budiman, di Jakarta, Rabu (31/1) malam.

Berdasarkan data yang disampaikan KPU kepada wartawan, 49 caleg itu antara lain 16 caleg DPRD Provinsi, 24 caleg DPRD Kabupaten/Kota dan sembilan caleg DPD.


Dari pengumuman tersebut, ternyata untuk caleg DPRD partai yang paling banyak mengusung mantan napi korupsi adalah partai Golkar.

Hal ini berbeda dengan informasi yang selama ini beredar di tengan masyarakat, dimana disebut partai Gerindra adalah partai yang paling banyak mengusung mantan napi korupsi untuk duduk sebagai wakil rakyat.

Dari daftar yang diberikan KPU kepada media, Golkar mengusung 8 orang mantan napi korupsi sebagai caleg DPRD, sementara Gerindra sebanyak 6 orang caleg adalah mantan napi korupsi.

Berikut daftarnya;

Partai Golkar

  1. Hamid Usman (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara. Dapil Maluku Utara 3, nomor urut 1)
  2. Desy Yusnandi (Caleg DPRD Provinsi Banten. Dapil Banten 6, nomor urut 4)
  3. H Agus Mulyadi (Caleg DPRD Provinsi Banten. Dapil Banten 9, nomor urut 5)
  4. Petrus Nauw (Caleg DPRD Provinsi Papua Barat. Dapil Papua Barat 2, nomor urut 12)
  5. Heri Baelanu (Caleg DPRD Kabupaten Pandeglang. Dapil Pandeglang 1, nomor urut 9)
  6. Dede Widarso (Caleg DPRD Kabupaten Pandeglang. Dapil Pandeglang 5, nomor urut 8)
  7. Saiful T Lami (Caleg DPRD Kabupaten Tojo Una Una. Dapil Tojo Una Una 1, nomor urut 12)
  8. Edy Muldison (Caleg Kabupaten Blitar. Dapil Blitar 4, nomor urut 1)

Partai Gerindra

  1. Moh Taufik (Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dapil DKI 3, nomor urut 1)
  2. Herry Jones Johny Kereh (Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Dapil Sulawesi Utara 1, nomor urut 2)
  3. Husen Kausaha (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara, Dapil Maluku Utara 4, nomor urut 2)
  4. Ferizal (Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur 1, nomor urut 4)
  5. Mirhammuddin (Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur 2, nomor urut 1)
  6. H Al Hajar Syahyan (Caleg DPRD Kabupaten Tanggamus. Dapil Tanggamus 4, nomor urut 1)

Pengumuman caleg mantan napi korupsi oleh KPU ini sejalan dengan ketentuan pasal 182 UU Pemilu yang mensyaratkan calon legislatif mantan terpidana untuk mengumumkan statusnya secara terbuka kepada publik. (ARif R)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Nikmat Allah Jangan Dustakan

Kenapa anak itu bahagia? Karena dia tahu berterimakasih dan menghargai hadiah yang didapatnya.

26 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Diskursus Jernih DAS Citarum

Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

Minta Kasus Kivlan Zen Diselesaikan Secara Hukum, Begini Penjelasan Ryamizard

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan kasus hukum yang menimpa mantan Kepala Staf Kostrad (Kaskostrad) Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen harus diselesaikan secara prosedur hukum.

Puji Ketua MK Anwar Usman, Sandiaga: Pernyataannya Sangat Menggetarkan Hati

Menurut Sandiaga apa yang disampaikan Anwar Usman dinilainya bijak dan sangat menggetarkan hati.

Kominfo Tidak Akan Batasi Akses Medsos Apabila Kondusif

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan...

350 Personel Polda Jambi Disiagakan Jelang Keputusan Sidang MK

JAMBI, SERUJI.CO.ID - Demi menjaga situasi keamanan dan kenyamanan masyarakat...

Anwar Usman Tegaskan MK Bekerja Secara Independen

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Anwar Usman...

MK Memulai Sidang PHPU Pilpres 2019 Hari Ini

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum...

TERPOPULER