Bawaslu Batam Kantongi Alat Bukti Dugaan Politik Uang Oknum Caleg Partai Gerindra

BATAM, SERUJI.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam, Kepulauan Riau mengaku telah mengantongi barang bukti dugaan politik uang yang dilakukan dua orang calon anggota legislatif Partai Gerindra, NN dan AS.

“Kami sudah dapatkan semua barang bukti dan saksi,” kata Komisioner Bawaslu Batam, Mangihut Rajagukguk di Batam, Senin (15/4).

Barang bukti yang dikumpulkan antara lain video rekaman kegiatan bagi-bagi uang dan kartu nama yang dibagikan. Bawaslu juga telah mendapatkan keterangan dari saksi penerima dan warga yang hadir saat kejadian.

Ia berharap, putusan atas dugaan pelanggaran itu sudah bisa disepakati pada Selasa (16/4), mengingat dua hari lagi sudah pelaksanaan Pemilu 2019.


Mangihut menegaskan, kasus itu tetap dilanjutkan meskipun ketetapan hukum tetap diputuskan sesudah Pemilu 2019 berlangsung.

“Meski pemilu selesai, tapi terbukti bersalah, tetap dicoret. (Yang bersangkutan) tidak ditetapkan sebagai anggota dewan, kalau sudah ‘incracht‘,” kata Mangihut.

BACA JUGA:  Yusril Ihza Mahendra Hadiri Mediasi di Bawaslu

Temuan Kasus Politik Uang Bermula dari Laporan Warga

politik uang

Ia bercerita, kasus itu bermula dari laporan seorang warga, mengenai tindakan bagi-bagi uang yang dilakukan Caleg Partai Gerindra untuk DPRD Provinsi Kepri, berinisial NN dan caleg partai yang sama untuk DPRD Kota Batam berinisial AS pada Sabtu (13/5).

Kemudian, komisioner Bawasu langsung ke tempat kejadian, di Perumahan Buana Vista Kecamatan Batam Kota untuk menyelidiki.

“Saya ditelepon. Saat ke sana, ternyata enggak ada orang lagi di situ,” cerita Mangihut.

Namun, komisoner Bawaslu tidak patah arang, hingga akhirnya mendapatkan barang bukti berupa video kejadian. Bawaslu juga mendapatkan sejumlah saksi penerima dan beberapa orang yang hadir pada acara di sana.

“Kami temukan, ada dijanjikan diberikn uang Rp200 ribu untuk satu suara, jadi Rp400 ribu,” lanjut Mangihut.

Selain uang tunai, masyarakat juga diberikan contoh kertas suara dan kartu nama masing-masing caleg.

Editor:Hrn
Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi