Ancam Akan Tinggalkan Gerindra, Ini Alasan PKS

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengancam akan meninggalkan Gerindra, dan akan berkoalisi dengan partai lain di Pilpres 2019 mendatang, jika keinginan mereka tidak dipenuhi oleh partai besutan Prabowo Subianto itu.

Hal itu disampaikan anggota Majelis Syuro PKS, Tifatul Sembiring terkait dengan banyaknya partai politik yang ingin mengajukan kadernya sebagai calon Wakil Presiden (cawapres) untuk pendamping Prabowo di Pilpres 2019.

Bagi PKS, tegas Tifatul, posisi cawapres untuk kadernya adalah sesuatu hal yang tidak bisa ditawar lagi jika ingin membangun koalisi menghadapi Pilpres.

“Enggak bisa ditawar, cawapres harus dari PKS. Kami enggak mau jadi penggembira saja dalam pilpres ini. Kalau kami disuruh dukung-dukung saja, lebih baik jalan masing-masing saja,” ujar Tifatul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7).

Selain terus menjajaki koalisi dengan Gerindra, kata Tifatul, partainya juga membuka pintu untuk berkoalisi dengan partai lainnya, termasuk dengan Demokrat, demi mencapai tujuan meloloskan kader PKS sebagai cawapres.

Baca juga: Sudirman Said: Partai Koalisi Setuju Anies Cawapres Pendamping Prabowo

Namun, imbuhnya, PKS tetap optimis akan berkoalisi dengan Gerindra, walau ada wacana Prabowo akan dipasangkan dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

“PAN sudah pernah Cawapres di 2014, Capres Prabowo, tapi yang setia sampai saat ini kan PKS,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, untuk bisa mengusung Prabowo sebagai capres pada Pilpres 2019 maka Gerinda yang hanya memiliki 13 persen kursi di DPR harus berkoalisi dengan partai lain untuk memenuhi syarat 20 persen kursi DPR RI untuk dapat mengusung capres sebagaimana diatur di UU Pemilu. Hal itu bisa dipenuhi Gerindra jika berkoalisi salah satunya dengan PKS yang memang selama ini sudah merupakan koalisi dekat Gerindra sejak Pilpres 2014.

Baca juga: PKS Klaim Koalisi Parpol Lebih Setuju Anies Capres Dibanding Jadi Cawapres Prabowo

PKS yang memiliki 7,1 persen kursi di DPR telah mengajukan sembilan nama kadernya untuk mendampingi Prabowo pada Pilpres 2019 mendatang, sebagai syarat untuk berkoalisi.

Kesembilan kader PKS tersebut adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufrie, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. (ARif R/Hrn)

63 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Anak Mudah Tersinggung dan Hilang Kontrol, Apa Yang Harus Dilakukan Ortu?

Anak saya pelajar, wanita, umur 15 tahun, sudah berjalan 2 bulan, berobat jalan di RJS Lawang, Malang. Tapi dia masih besar ketersinggungan, kesalah pahaman dalam menerima omongan dan perkataan orang lain.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.