Akhirnya Bawaslu Laporkan PSI ke Polisi Terkait Kampanye di Luar Jadwal

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melimpahkan kasus iklan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang diduga sebagai bentuk kampanye di luar jadwal, kepada kepolisian.

“Sekjen dan Wakil Sekjen Partai Solidaritas Indonesia sementara yang dilaporkan,” ujar Ketua Bawaslu RI Abhan di Kantor Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jakarta, Kamis (17/5).

Abhan juga membenarkan bahwa laporan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada hasil pemeriksaan Bawaslu terhadap iklan PSI di Harian Jawa Pos, yang dimuat pada 23 April 2018.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa petinggi PSI dilaporkan karena diduga sengaja melakukan tindak pidana kampanye di luar jadwal, sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Ini saya sudah meneruskannya ke (Bareskrim) sini, jadi sudah wilayah kewenangan penyidik polisi untuk melakukan tindak lanjut penyidikan,” tutur dia.

Abhan menyampaikan polisi memiliki waktu 14 hari untuk menyelesaikan laporan itu. Ia juga menambahkan bahwa lembaga penyelenggara pemilu itu akan tetap mengikuti perkembangan kasus tersebut.

PSI memuat iklan “polling” di Harian Jawa Pos pada 23 April 2018 yang juga mencantumkan nomor urutnya pada Pemilu 2019 serta logo partai.

Pemasangan nomor urut dan logo tersebut diduga memuat unsur citra diri partai, sebagaimana yang diatur pada pasal 1 ayat 35 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kasus dugaan pelanggaran kampanye yang melibatkan partai pimpinan Grace Natalie tersebut dilimpahkan ke Bawaslu RI pada Kamis (3/5).

Bawaslu hingga kini telah mengumpulkan keterangan dari pihak Jawa Pos, Dewan Pers, Komisi Pemilihan Umum, serta PSI terkait persoalan iklan tersebut.

Bila terbukti melakukan kampanye di luar jadwal, maka PSI terancam dikenai hukuman penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta, sebagaimana diatur pasal 492 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Ant/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

NKRI Bersyariah dan Ruang Publik Inkusif

Saya sendiri berpendapat bahwa dasar negara Republik Indonesia Pancasila sudah sangat memadai sebagai kesepakatan bersama menuju tatanan bernegara yang demokratik sekaligus mewadahi religiusitas inklusif dari segenap warga negara Indonesia termasuk didalamnya mayoritas ummat Islam.

NKRI Adil dan Beradab

Mempertentangkan syariat Islam dengan Pancasila adalah ahistoris dan tidak logis. Apalagi, faktanya, syariat Islam memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Muslim Indonesia.

PT Semen Indonesia: Jebloknya Arus Kas Pasca Akuisisi Super Mahal Holcim

Akuisisi mestinya adalah sesuatu yang positif. Tetapi laporan keuangan terbaru SI berkata lain. Akuisisi justru menurunkan kinerja. Mengapa?

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER