Airlangga Dideklarasikan Sebagai Cawapres Jokowi Oleh Golkar NTB

LOMBOK TENGAH, SERUJI.CO.ID – Pengurus DPD I dan DPD II Partai Golkar Nusa Tenggara Barat (NTB) mendeklarasikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Presiden Jokowi di Pilpres 2019.

Deklarasi ini dipimpin langsung Ketua DPD Golkar NTB H Moh Suhaili FT didampingi Sekretaris DPD Golkar NTB Hj Isvie Rupaedah dan Ketua DPD Golkar Kabupaten/Kota se-NTB di Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Kamis (12/7).

Ketua DPD Golkar NTB H Moh Suhaili FT, mengatakan pernyataan sikap dukungan ini merupakan bentuk wujud kesepakatan dan kesepahaman seluruh kader Golkar, tidak hanya di NTB tetapi di seluruh Indonesia agar Ketua Umum Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Jokowi pada Pemilu Presiden 2019. Terlebih lagi, Partai Golkar merupakan pemenang Pemilu 2014.

“Ini murni dari pemikiran, pertimbangan, dan pendapat dari pengurus DPD I se Indonesia. Karena kita mengajukan kader boleh, apalagi kita pemenang kedua di Pemilu 2014. Sebab, pemenang di bawah kita saja mengusulkan, kenapa kita tidak mengusulkan kader,” katanya.

Ia menambahkan, deklarasi dan pernyataan sikap tersebut juga sebagai penyemangat bagi para kader, termasuk seluruh calon legislatif dari Partai Golkar, sehingga berjuang maksimal untuk mencalonkan Airlangga Hartarto sebagai cawapres.

“Ini jadi penyemangat bagi kader berjuang maksimal buat Capres dan Cawapres (Jokowi) yang kita usung,” tegas Suhaili.

Namun demikian, lanjut Bupati Kabupaten Lombok Tengah ini, mengakui pada akhirnya keputusan siapa pendamping diserahkan kembali pada Calon Presiden Jokowi.

“Kami bersama parpol hanya mengusulkan, sebagai bahan pertimbangan kepada Capres, apakah diterima atau tidak itu nanti diserahkan lagi kepada Capres (Jokowi),” tandasnya. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

BUMN, Pseudo CEO, dan Efek Negatifnya

vonis hakim menunjukkan bahwa sejatinya Karen bukan direktur sesungguhnya. Bukan direktur utama yang sesungguhnya. Bukan CEO. Karen hanyalah seorang direktur semu. Seorang direktur-direkturan.

Mengapa Riset di Indonesia ‘Mandul’? Belajar dari Thomas Edison-GE

Mengapa riset di perguruan tinggi kita mandul? Mengapa hanya menghasilkan dokumen  di rak-rak perpustakaan atau link internet yang hanya dibaca secara terpaksa oleh para mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi? Simak jawabannya di sini

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Indonesia Darurat Keadilan

Ghazwul Fikri dan Media