Wapres: Penyerapan DAK Belum Maksimal Karena Daerah Belum Siap Program

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penyerapan dana alokasi khusus (DAK) belum maksimal disebabkan karena banyak daerah yang program pembangunannya belum matang.

“DAK itu kan harus berdasarkan program, jadi beda dengan DAU (dana alokasi umum) yang tentu dapat diatur oleh DPRD. Banyak daerah yang telat itu karena tidak siap programnya. Kesiapannya kadang-kadang kan perlu siapa yang memimpin program, bagaimana pelaksanaannya, seperti itu,” kata Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (27/3).

Dengan ketidaksiapan di banyak daerah tersebut, Wapres Kalla memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyusun regulasi perbaikan agar daerah yang ingin memperoleh DAK dapat segera melaporkan proposal pembangunan ke pusat.

“Karena itu, Menkeu sudah mengatur kepada mereka sampai dengan 15 April ini untuk harus sudah selesai, usulan program itu harus sudah sampai (pusat) untuk disetujui. Jadi perbaikan di daerah,” ujarnya.

Pada Senin (26/3), Wapres memimpin rapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dengan memanggil Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro dan Menkeu Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan hingga Maret ini, penyerapan DAK fisik pemerintah daerah masih nol persen, dari yang seharusnya bisa mencapai 25 persen hingga Februari lalu.

“Permasalahannya dari sisi pelaporan dan dari sisi persyaratan pencairannya, karena mereka harus mencapai ‘output’ dan ‘outcome’ dan penyerapan. Sehingga akhirnya mereka tidak bisa menggunakan seluruhnya,” kata Sri Mulyani.

Oleh karena itu, Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan sistem informasi untuk mempermudah pengajuan proposal pembangunan dan pelaporan penyerapan anggaran daerah.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Diah Indrajati menjelaskan dengan adanya sistem informasi terpadu dengan Kemenkeu dan Bappenas, maka pemerintah daerah akan dipermudah dalam penyampaikan proposal program pembangunan dan juga laporan penyerapannya.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 117 Tahun 2017, Kemendagri pun bertugas untuk melakukan verifikasi atas proposal-proposal dari daerah, supaya alokasi dana dari Pusat dapat tersalurkan dengan tepat guna.

“Mendagri melakukan verifikasi melalui Ditjen Bina Bangda, lalu dibahas bersama-sama dengan Bappenas dan Kemenkeu, apakah mendukung program prioritas nasional atau tidak. Mudah-mudahan dengan mekanisme baru ini, bisa lebih fokus dan memang benar-benar itulah yang dibutuhkan oleh daerah,” kata Diah. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.