Wapres: Penyerapan DAK Belum Maksimal Karena Daerah Belum Siap Program

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penyerapan dana alokasi khusus (DAK) belum maksimal disebabkan karena banyak daerah yang program pembangunannya belum matang.

“DAK itu kan harus berdasarkan program, jadi beda dengan DAU (dana alokasi umum) yang tentu dapat diatur oleh DPRD. Banyak daerah yang telat itu karena tidak siap programnya. Kesiapannya kadang-kadang kan perlu siapa yang memimpin program, bagaimana pelaksanaannya, seperti itu,” kata Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (27/3).

Dengan ketidaksiapan di banyak daerah tersebut, Wapres Kalla memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyusun regulasi perbaikan agar daerah yang ingin memperoleh DAK dapat segera melaporkan proposal pembangunan ke pusat.

“Karena itu, Menkeu sudah mengatur kepada mereka sampai dengan 15 April ini untuk harus sudah selesai, usulan program itu harus sudah sampai (pusat) untuk disetujui. Jadi perbaikan di daerah,” ujarnya.

Pada Senin (26/3), Wapres memimpin rapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dengan memanggil Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro dan Menkeu Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan hingga Maret ini, penyerapan DAK fisik pemerintah daerah masih nol persen, dari yang seharusnya bisa mencapai 25 persen hingga Februari lalu.

“Permasalahannya dari sisi pelaporan dan dari sisi persyaratan pencairannya, karena mereka harus mencapai ‘output’ dan ‘outcome’ dan penyerapan. Sehingga akhirnya mereka tidak bisa menggunakan seluruhnya,” kata Sri Mulyani.

Oleh karena itu, Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan sistem informasi untuk mempermudah pengajuan proposal pembangunan dan pelaporan penyerapan anggaran daerah.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Diah Indrajati menjelaskan dengan adanya sistem informasi terpadu dengan Kemenkeu dan Bappenas, maka pemerintah daerah akan dipermudah dalam penyampaikan proposal program pembangunan dan juga laporan penyerapannya.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 117 Tahun 2017, Kemendagri pun bertugas untuk melakukan verifikasi atas proposal-proposal dari daerah, supaya alokasi dana dari Pusat dapat tersalurkan dengan tepat guna.

“Mendagri melakukan verifikasi melalui Ditjen Bina Bangda, lalu dibahas bersama-sama dengan Bappenas dan Kemenkeu, apakah mendukung program prioritas nasional atau tidak. Mudah-mudahan dengan mekanisme baru ini, bisa lebih fokus dan memang benar-benar itulah yang dibutuhkan oleh daerah,” kata Diah. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

TERPOPULER