Utang Sudah Ada Sejak Era Lalu, JK: Yang Penting Bisa Bayar, Bukan Soal Besarnya

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Pemerintah Indonesia memang memiliki utang dengan negara lain dan lembaga internasional asing, namun selalu tepat waktu membayar cicilan utangnya.

Wapres menjelaskan utang Pemerintah selama ini sebagian besar digunakan untuk menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang terjadi sejak masa pemerintahan sebelumnya.

“Defisit itu selalu ada, defisit-defisit itu selalu ditalangi dengan utang. Tapi bukan jumlahnya yang penting, yang penting ialah dapat dibayar atau tidak. Dan pengalaman kita sejak pemerintahan Pak Harto, Ibu Mega, Pak Gus Dur, itu semua bisa dibayar utang-utang yang ada itu,” kata Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (29/1).

Kalla mengatakan selama pemerintahan Jokowi-JK, Pemerintah selalu membayar utang kepada negara dan lembaga asing dengan tepat waktu, sehingga kondisi tersebut tidak mengkhawatirkan untuk saat ini.

“Oh iya (tidak perlu khawatir). Buktinya kan tidak ada utang kita yang jatuh tempo yang tidak kita bayar. Bahwa kemudian kita pinjam lagi, itu cara pengelolaan keuangan,” tambahnya.

Dalam kondisi moneter normal, layaknya sebuah perusahaan, JK mengatakan negara Indonesia saat ini memang memerlukan pinjaman untuk meningkatkan nilai investasi di dalam negeri.

“Sebagian besar itu untuk investasi, itu minta pinjaman dari bank. Tapi yang paling penting, bisa dibayar tidak ini? (Indonesia) Bisa bayar, dari pajak, pajak kan naik terus,” jelasnya.

Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat rasio utang pemerintah hingga akhir Desember 2018 mencapai 29,98 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau setara Rp4.418,3 triliun.

Realisasi total utang pemerintah Rp4.418,3 triliun itu berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) Rp3.612,69 triliun dan pinjaman Rp805,62 triliun.

Sebelumnya, Calon Presiden Prabowo Subianto menuding Menteri Keuangan, Sri Mulyani, merupakan pemimpin sebuah lembaga pencetak utang bagi Indonesia. Prabowo menilai kebijakan Pemerintah saat ini terlalu longgar dalam meminjam uang kepada negara dan lembaga asing, sehingga dianggap membebani kas negara. (Ant/SU01)

30 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Kemcer Di Curug Cipeteuy