Tidak Larang Demo Saat Pelantikan, Jokowi: Dijamin Konstitusi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Presiden Jokowi menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang ingin dilakukan masyarakat, menjelang dan saat pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Pilpres 2019, pada tanggal 20 Oktober mendatang.

Ditegaskan Presiden, bahwa menyampaikan pendapat di muka umum dijamin konstitusi.

“Namanya demo, dijamin konstitusi,” kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10).

Jokowi juga menyampaikan bahwa ia tidak memerintahkan Kapolri untuk melarang aksi pada saat pelantikan.

“Tidak ada (perintah),” tegas Presiden.

Saat ditanya wartawan terkait dengan sikap kepolisian yang tidak mengeluarkan surat surat tanda terima pemberitahuan (STTP) aksi unjuk rasa dari tanggal 15 Oktober hingga hari pelantikan pada 20 Oktober 2019, Presiden mempersilahkan menanyakan ke Kapolri.

“Ya tanyakan ke Kapolri,” kata Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya memutuskan tidak akan menerbitkan STTP untuk aksi unjuk rasa dari pihak manapun, mulai Selasa (15/10) sampai Ahad (20/10).

Keputusan itu, menurut kepolisian, diambil untuk pengamanan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi dan KH Ma’ruf Amin.

“Kalau ada pihak yang mau memberitahukan terkait unjuk rasa, kami akan memberi diskresi tidak akan memberikan perizinan,” ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Purnama di Jakarta, Senin (16/10).

Terpisah, Panglima Kodam Jayakarta Mayor Jenderal TNI Eko Margiyono menambahkan, jika ada mahasiswa yang melakukan aksi di tanggal-tanggal tersebut, maka sudah dipastikan illegal.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Form Konsultasi Hukum SERUJI

Untuk berkonsultasi dengan para pakar pengasuh rubrik "Konsultasi Hukum SERUJI" (KHS) silahkan isi form ini selengkap mungkin dan dengan data yang benar. Seluruh data kami jamin terjaga kerahasiaannya.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER