Terkait Serbuan TKA, Ini Tanggapan Presiden Jokowi

PADANG, SERUJI.CO.ID – Presiden Jokowi menanggapi isu maraknya serbuan tenaga kerja asing khususnya dari China dalam kunjungan kerjanya ke Padang, Senin (21/5), setelah salah seorang masyarakat mempertanyakannya dalam sesi tanya jawab.

“Soal itu saya telah menerbitkan Peraturan Presiden baru tentang tenaga kerja asing yang justru diatur lebih ketat,” kata Jokowi di hadapan 510 penerima sertifikat tanah wakaf di Masjid Jamiatul Huda Ketaping, Padang.

Menurutnya dengan Perpres yang baru dulu tidak bayar sekarang harus membayar dan jangka waktu bekerja juga dibatasi secara ketat.

“Intinya itu memperketat, saya melihat ini isu politik lagi, pemerintah memperketat malah dianggap memperlonggar,” kata dia.

Baca juga: Presiden Jokowi Bantah Keturunan PKI

Presiden menyampaikan coba dibayangkan saat ini di Tiongkok gaji terendah saja sudah mencapai setara Rp8 juta untuk level terbawah.

“Sementara di Sumbar UMR sekitar Rp2,1 juta, mau nggak kira-kira orang sana dibawa ke sini kemudian digaji setara UMR di sini?,” kata Presiden bertanya.

Ia mengatakan secara logika kalau ada perusahaan dari Cina di Indonesia tentu akan memilih mempekerjakan tenaga lokal karena gajinya lebih murah dibandingkan mendatangkan pekerja dari negaranya.

“Atau mau nggak tenaga kerja Indonesia kerja di negara yang gajinya Rp500 ribu, padahal di sini sudah Rp2 juta,” lanjut dia.

Presiden mengutarakan tenaga kerja Indonesia yang kerja di luar negeri pasti gajinya tiga sampai empat kali lipat lebih besar dibanding dalam negeri.

“Memang ada tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia tapi karena keterampilan mereka belum ada di miliki orang Indonesia,itu pun hanya beberapa bulan lalu pulang,” katanya.

Oleh sebab itu Presiden meminta isu seperti itu disaring dan dipertimbangkan lagi apakah masuk akal atau tidak secara logika.

“Kembali lagi ini urusan politik, jangan telan mentah-mentah begitu saja,” kata dia mengingatkan. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Zero Black Out, Mampukah PLN?

Black out tidak disebut secara eksplisit. Hanya menjadi bagian jabaran risiko produksi/operasi yaitu kerusakan peralatan. Inilah  masalah pokoknya. Sesuatu yang berakibat fatal tidak diidentifikasi secara cukup dalam dokumen rencana stratejik jangka panjang PLN.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER