Soal Golput, Peneliti LIPI: Hak Pilih Yang Tak Digunakan Rawan Disalahgunakan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof. Syamsudin Haris menilai tidak bijak dan tidak rasional jika ada yang memutuskan tidak menggunakan hak pilih (golput) dalam Pemilu dan Pilpres 2019.

Apalagi, kata Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI ini, hak pilih yang tidak digunakan rawan untuk disalahgunakan.

Hal itu disampaikan Prof. Syamsudin Haris dalam diskusi ‘Legitimasi Pemilu dan Peningkatan Pertisipasi Pemilih’, yang digagas Kantor Staf Presiden (KSP), bekerjasama dengan Bawaslu, KoDe Inisiatif, dan Perludem, Kamis (28/3).

Angka Golput Terus Naik Sejak Pemilu 2004

anti golput (ilustrasi)

Potensi turunnya partisipasi pemilih menjadi alasan diskusi ini digelar. Jika menengok fakta, partisipasi pemilih sejak Pemilu 2004 terus menurun. Tahun 2004 jumlah orang yang tidak menggunakan hak pilih sebesar 23,30 persen, meningkat menjadi 27,45 persen pada pemilu berikutnya. Angak ini membesar pada 2014 menjadi 30,42 persen.

“Menjaga kualitas demokrasi, termasuk di dalamnya menyelenggarakan pemilu yang sukses, adalah tugas bersama,” ujar Deputi V KSP, Jaleswari Pramodhawardani.

Sehingga, imbuhnya, kolaborasi pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan swasta menjadi penting bagi suksesnya pesta demokrasi.

Peran KPU dan Bawaslu Menekan Golput dan Mencegah Pihak Yang Merusak Demokrasi

Kantor Bawaslu (ilustrasi)

Pada diskusi tersebut, disingung peran sentral KPU dan Bawaslu untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu memiliki legitimasi kuat. Juga mencegah pihak-pihak yang ingin merusak demokrasi di Indonesia.

Anggota Bawaslu, Afifudin menegaskan bahwa KPU dan Bawaslu akan memastikan pemilu berjalan baik dan lancar.

“Pemilu adalah pesta demokrasi yang menyenangkan. Berita bohong dan fitnah merusak kegembiraaan demokrasi,” ujar Afifudin.

Mengajak Tidak Gunakan Hak Pilih Bisa Diancam Pidana 2 Tahun Penjara

Ilustrasi.

Dalam diskusi juga disinggung bahwa memobilisasi masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilih merupakan ancaman demokrasi. Apalagi jika itu sengaja dilakukan untuk mempengaruhi hasil elektoral kandidat tertentu.

Sekalipun tidak datang ke TPS merupakan hak individu. Namun sengaja mempengaruhi orang lain agar tidak menggunakan hak pilihnya, merupakan tindakan yang melanggar undang-undang. Pelanggaran itu bisa dikenakan hukuman pidana hingga dua tahun penjara.

Dalam acara diskusi yang diadakan di Kantor KSP tersebut juga tampak hadir Very Junaedi dari KoDe Inisiatif, dan Khoirunnisa dari Perludem.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Selesai ?

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER

Cerita Hamzah Izzulhaq, Pengusaha di Bidang Pendidikan Yang Sukses di Usia Muda

Meski terbilang sukses di usia muda, nyatanya perjuangan Hamzah Izzulhaq tidaklah mudah.

Makan Dikit, Perut Kok Buncit?