Soal Golput, Peneliti LIPI: Hak Pilih Yang Tak Digunakan Rawan Disalahgunakan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof. Syamsudin Haris menilai tidak bijak dan tidak rasional jika ada yang memutuskan tidak menggunakan hak pilih (golput) dalam Pemilu dan Pilpres 2019.

Apalagi, kata Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI ini, hak pilih yang tidak digunakan rawan untuk disalahgunakan.

Hal itu disampaikan Prof. Syamsudin Haris dalam diskusi ‘Legitimasi Pemilu dan Peningkatan Pertisipasi Pemilih’, yang digagas Kantor Staf Presiden (KSP), bekerjasama dengan Bawaslu, KoDe Inisiatif, dan Perludem, Kamis (28/3).

Angka Golput Terus Naik Sejak Pemilu 2004

anti golput (ilustrasi)

Potensi turunnya partisipasi pemilih menjadi alasan diskusi ini digelar. Jika menengok fakta, partisipasi pemilih sejak Pemilu 2004 terus menurun. Tahun 2004 jumlah orang yang tidak menggunakan hak pilih sebesar 23,30 persen, meningkat menjadi 27,45 persen pada pemilu berikutnya. Angak ini membesar pada 2014 menjadi 30,42 persen.

“Menjaga kualitas demokrasi, termasuk di dalamnya menyelenggarakan pemilu yang sukses, adalah tugas bersama,” ujar Deputi V KSP, Jaleswari Pramodhawardani.

Sehingga, imbuhnya, kolaborasi pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan swasta menjadi penting bagi suksesnya pesta demokrasi.

Peran KPU dan Bawaslu Menekan Golput dan Mencegah Pihak Yang Merusak Demokrasi

Kantor Bawaslu (ilustrasi)

Pada diskusi tersebut, disingung peran sentral KPU dan Bawaslu untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu memiliki legitimasi kuat. Juga mencegah pihak-pihak yang ingin merusak demokrasi di Indonesia.

Anggota Bawaslu, Afifudin menegaskan bahwa KPU dan Bawaslu akan memastikan pemilu berjalan baik dan lancar.

“Pemilu adalah pesta demokrasi yang menyenangkan. Berita bohong dan fitnah merusak kegembiraaan demokrasi,” ujar Afifudin.

Mengajak Tidak Gunakan Hak Pilih Bisa Diancam Pidana 2 Tahun Penjara

Ilustrasi.

Dalam diskusi juga disinggung bahwa memobilisasi masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilih merupakan ancaman demokrasi. Apalagi jika itu sengaja dilakukan untuk mempengaruhi hasil elektoral kandidat tertentu.

Sekalipun tidak datang ke TPS merupakan hak individu. Namun sengaja mempengaruhi orang lain agar tidak menggunakan hak pilihnya, merupakan tindakan yang melanggar undang-undang. Pelanggaran itu bisa dikenakan hukuman pidana hingga dua tahun penjara.

Dalam acara diskusi yang diadakan di Kantor KSP tersebut juga tampak hadir Very Junaedi dari KoDe Inisiatif, dan Khoirunnisa dari Perludem.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Sambut Konferwil AMSI Jatim, Begini Pesan Kapolda Jawa Timur

"Saya terima kasih teman-teman dari AMSI, mudah-mudahan bisa mengawal suplai berita kepada masyarakat dalam koridor jurnalistik yang tetap menjaga objektifitas. Saya senang sekali bisa audiensi dan bersilaturahmi," kata Irjen Fadil di Mapolda Jatim

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

PR Mendikbud Nadiem: Jadikan Mapel Sejarah Penguat Pendidikan Karakter

Setelah sempat menjadi polemik panas, informasi yang yang menyebutkan mata pelajaran (mapel) Sejarah akan dihapus dari kurikulum sekolah sudah diklarifikasi langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim

Bahagia itu Tidak Bersyarat

Bahagia adalah kata yang tidak asing bagi kita semua. Bahagia merupakan impian semua orang yang hidup di dunia ini. Bahkan tidak hanya di dunia, di Akhirat pun kita mendambakannya. Setiap waktu kita berdoa untuk meraih kebahagian ini, sayang kita tidak pernah belajar bagaimana mencari, menggapai, menemukan kebahagiaan itu.

Diabetes Melitus: Mengingkari Diagnosis Dapat Berakibat Fatal

Bermacam reaksi pasien ketika pertama kali diberitahu bahwa mereka menderita diabetes melitus. Ada pasien yang dapat memerima dengan tenang, memahaminya, ada juga yang kecewa, stress, tidak percaya, marah, tidak menerimanya, atau bahkan mengingkarinya.

Innalillahi, Indonesia Kembali Berduka Mantan Mendiknas Prof Malik Fadjar Wafat

Indonesia kembali kehilangan putra  terbaiknya, hari ini, Senin (7/9), dengan wafatnya Prof Abdul Malik Fadjar, mantan Menteri Pendidikan Nasional (2001-2004).

TERPOPULER

Cerita Hamzah Izzulhaq, Pengusaha di Bidang Pendidikan Yang Sukses di Usia Muda

Meski terbilang sukses di usia muda, nyatanya perjuangan Hamzah Izzulhaq tidaklah mudah.

Lima Macam Riba Yang Diharamkam