Pungli Terhadap Supir Truk Masih Marak, Presiden Mengaku Kaget

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Presiden Jokowi mengaku kaget ketika mendengar laporan para supir truk mengenai maraknya pungutan liar dan aksi premanisme saat mereka bekerja di jalan.

“Saya kan dengarnya sedikit, setelah bertanya kepada para pengemudi, penjelasan dari para supir ternyata sangat banyaknya, kaget dong, masa tidak boleh kaget saya?” kata Presiden di Istana Negara Jakarta, Selasa (8/5).

Presiden menyampaikan hal itu seusai menemui sekitar 70 orang pengemudi truk yang beroperasi di pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Mereka mengeluhkan banyaknya premanisme berbentuk pengecatan truk dengan nama kelompok tertentu saat melintasi jalanan.

Bila truk sudah dicat atau lazim disebut “dicap” maka pengemudi harus membayar sejumlah uang kepada kelompok yang “mengecap” truk tersebut, bila tidak maka ada kaca truk akan dipecahkan, atau ban akan disobek bahkan supir ditodong dengan golok.

“Saya ini kan dapat suara-suara (tentang premanisme) sehingga saya ingin mengkonfirmasi langsung apakah suara-suara yang saya dengar itu betul seperti tadi yang disampaikan para pengemudi, para supir truk, saya kira benar. Terlalu banyaknya premanisme di jalan, ada juga pungli aparat,” ungkap Presiden.

Presiden pun langsung memerintahkan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin yang hadir dalam pertemuan tersebut untuk segera menindaklanjuti laporan para pengemudi tersebut.

“Sudah saya perintahkan langsung ke Kapolri, Wakapolri segera ditindaklanjuti, tidak bisa seperti itu tuh, yang pertama meresahkan karena menciptakan ketidaknyamanan, kedua menyebabkan biaya tinggi ongkos transportasi kita, biaya tambahan yang seharusnya tidak perlu, dan itu dirasakan supir truk sangat menggangu, sangat mengganggu sekali,” tegas Presiden.

Namun Presiden membantah pungli dan premanisme itu terjadi karena tidak efektifnya tim saber pungli yang dibentuk oleh polisi dan kementerian terkait.

“Kalau saber pungli kan semuanya dari urusan ktp di kelurahan atau urusan akta di BPN, ini kan sangat khusus sekali jadi saya rasa ini langsung ditangani oleh Polri,” tambah Presiden.

Namun soal teknis penindakan di lapangan diserahkan kepada Polri maupun Kementerian Perhubungan.

“Disikat semuanya, tapi caranya nanti tanya ke wakapolri, itu teknis kalau soal aturan semua ada, tanya ke Menteri Perhubungan, perlu sosialisasi agar supir mengerti, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh,” ungkap Presiden. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Indonesia Darurat Keadilan