Presiden: Tiga Provinsi Dikaji Sebagai Ibu Kota

BALIKPAPAN – Presiden Joko Widodo menyebut ada tiga tempat atau tiga provinsi yang sedang dikaji sebagai ibu kota negara menggantikan Jakarta.

Hal itu dituturkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Program Strategis Nasional Pembinaan dan Fasilitasi serta Kerja Sama Akses Reform di Balikpapan Sport and Convention Center di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (13/7).

“Ada tiga tempat, tiga provinsi yang masuk dalam kajian,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi pada kesempatan itu sejatinya mengaku tidak mau menyinggung soal pemindahan ibu kota karena hal itu masih dalam kajian Bappenas.

“Mengenai ibu kota saya tidak mau singgung itu dulu karena masih dalam kajian Bappenas,” katanya.

Presiden berujar ada tiga tempat atau tiga provinsi yang masuk dalam kajian Bappenas, namun Presiden tidak akan membuka nama-nama tempat tersebut saat ini.

“Nanti semua orang beli tanah di sana, enggak jadi pindah nanti. Harga tanah melambung,” ujarnya lagi.

Hal yang pasti soal pemindahan ibu kota, Presiden menegaskan, semua akan dikalkulasi secara detail termasuk dari sisi kebencanaan, keekonomian, dan infrastruktur. “Kemudian biayanya berapa karena menyangkut biaya,” lanjut Jokowi.

Namun, Kepala Negara mengakui banyak negara yang kini telah memisahkan pusat bisnis dengan pemerintahan, antara ekonomi dengan pemerintahan. Oleh karenanya Indonesia mulai mengkaji hal tersebut.

“Tempat yang sedang dikaji sebagai ibu kota baru berada di 3 provinsi di Kalimantan, yaitu di Kalimantan Tengah (Palangka Raya), Kalimantan Timur (Kaltim), dan Kalimantan Selatan (Kalsel)” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Kompleks Istana Kepresidenan awal bulan Juli kemarin.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak justru berkeras menawarkan provinsinya sebagai ibu kota negara kepada Presiden Jokowi dengan mempertimbangkan sejumlah faktor pendukung, termasuk ketersediaan lahan, letak geopolitik dan geostrategis, serta masyarakatnya yang heterogen. (HA)

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Disabilitas Mental dan Pemilu

Ketika Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa KPU mendata pemilih penyandang disabilitas mental atau sakit jiwa, muncul pertanyaan penderita penyakit jiwa mana yang diberikan hak untuk memilih?

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

BUMN, Pseudo CEO, dan Efek Negatifnya

vonis hakim menunjukkan bahwa sejatinya Karen bukan direktur sesungguhnya. Bukan direktur utama yang sesungguhnya. Bukan CEO. Karen hanyalah seorang direktur semu. Seorang direktur-direkturan.
close