Presiden Minta Ada Patokan Harga Ojek Online

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Presiden Jokowi meminta ada patokan harga bagi para pengemudi ojek online sebagai solusi dari perang tarif yang dikeluhkan para pengemudi.

“Tapi menurut saya memang harus ada patokan harga bawah, harga atas. Mungkin ke situ, tapi belum. Besok akan diputuskan setelah pertemuan dilakukan,” kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Selasa (27/3).

Pada hari ini, Presiden bersama dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya sumadi dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menemui lima perwakilan pengemudi ojol yang melakukan demonstrasi di depan Istana Merdeka sejak Selasa (27/3) siang.

Ribuan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) berujuk rasa dan memarkir kendaraan mereka sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat sehingga kendaraan lain tidak bisa melintas.

Mereka meminta pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang mendorong rasionalisasi tarif ojek online.

“Mereka menyampaikan kesulitan mengenai tarif, perang tarif antar-aplikator sehingga tadi saya perintahkan kepada menteri perhubungan, Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informatika) untuk besok mengumpulkan aplikator-aplikator, diundang plus termasuk ‘driver-drivernya’ diajak bicara. Intinya dicari jalan tengah agar tidak merugikan,” tegas Presiden.

Namun, Presiden belum menetapkan solusi untuk jalan tengah perang tarif tersebut. “Besok-besok dibicarakan dulu,” ucap Presiden.

Selain pengemudin ojek online, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga ditermui oleh para pengemudi taksi online.

“Kemarin bapak Presiden mengatakan akan menemui kami. Ini temen teman di luar bingung untuk roda empat, apa harus bakar mobil? Teman-teman roda dua di luar bisa diterima oleh Bapak Presiden. Kami dijanjikan hari ini untuk ditemui dari kemarin pagi di Kalimantan, padahal mobil ini genting sekali, hilangnya hak individu, kemandirian anak anak ini,” tutur Aliando, salah satu perwakilan pengemudi taksi online yang ditemui Moeldoko. (Ant/Su02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Blunder

Sikap PSI Tolak Perda Syariah Dapat Dikategorikan Anti Pancasila dan Konstitusi

Untuk masyarakat daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tentunya wajar bahkan wajib bagi mereka untuk memperjuangkan adanya Perda-Perda yang berdasarkan Syariat Islam di daerahnya. Jadi tidaklah tepat bila kita atau siapapun, partai politik manapun, kelompok manapun, bahkan pemerintah sekalipun ingin menghempang suatu Perda yang bernuansa Syariah.

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER