Presiden: Masalah Etik Arief Hidayat Diselesaikan MK

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Presiden Jokowi menegaskan bahwa persoalan etik yang dituduhkan kepada hakim konstitusi Arief Hidayat dapat diselesaikan sendiri oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ya kita tahu Prof Arief adalah hakim MK yang dipilih oleh DPR, harus tahu semuanya dan kalau memang ada anggapan tadi mengenai etik, mekanismenya ada di MK. Jangan saya disuruh masuk ke wilayah yang bukan wilayah saya,” kata Presiden di Istana Negara Jakarta, Selasa (27/3).

Jokowi menyampaikan hal itu seusai menyaksikan pengucapan sumpah jabatan Arief sebagai Hakim Konstitusi.

Arief ditetapkan sebagai hakim konstitusi untuk masa jabatan kedua periode 2018-2023 berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 129 P tahun 2017 tertanggal 18 Desember 2017.

Sebelumnya, Koalisi Pemantau Peradilan memprotes penetapan Arief kembali sebagai hakim konstitusi karena Arief dinilai memiliki sejumlah catatan yang tidak patut selama menjabat.

Sepanjang ia menjabat sebagai Hakim Konstitusi sekaligus Ketua MK, Arief Hidayat tercatat sudah terbukti 2 kali melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, dari 6 laporan etik yang dilaporkan ke Dewan Etik Konstitusi.

Dewan Etik MK pernah menjatuhkan sanksi kepada Arief atas dugaan pelanggaran etik berupa mengirimkan katebelece kepada Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan Widyo Pramono untuk membina salah seorang kerabatnya yang menjadi jaksa di Trenggalek.

Selanjutnya pada 16 Januari 2018, Dewan Etik MK sudah menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Arief karena terbukti menemui politikus dan anggota DPR pada November 2017 di suatu hotel terkait pencalonannya kembali sebagai hakim konstitusi.

Baca juga: Hakim Konstitusi Arief Hidayat Ucapkan Sumpah Jabatan di Depan Presiden

Terkait pendapat itu, Arief mengatakan bahwa ia akan bekerja seperti biasa.

“Saya akan kerja seperti biasa, menjalankan amanah, saya itu dipilih oleh DPR sehingga pada waktu saya datang ke DPR, itu karena undangan DPR dan saya sudah izin dewan etik, tetapi kok saya dipersoalkan?” kata Arief seusai acara pengucapan sumpah jabatan.

Terkait mengenai jabatan ketua MK, menurut Arief tergantung pada rapat permusyawaratan hakim.

“Saya baru akan rapat besok, masih tetap RPH yang memutus, kalau memang belum habis pun, tapi kalau hakim yang lain sudah tidak menghendaki saya, saya juga tidak bisa, lazimnya dalam peraturannya 2,5 tahun, kalau saya 2,5 tahun selesai, kemudian yang kedua baru 8 bulan,” jelas Arief. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Mengapa Islamophobia?

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Lima Ide Outfit Kondangan Padu Padan Celana dan Atasan

Ide outfit kondangan memakai celana ini bisa jadi andalan bagi anda yang anti ribet.