Presiden: Kritik Harus Berbasis Data

BOGOR, SERUJI.CO.ID – Presiden Jokowi mengatakan pihak-pihak yang ingin menyampaikan kritik kepada pemerintah sebaiknya melengkapinya dengan data untuk saling membangun.

“Sekarang masyarakat sudah dewasa, sudah matang, sudah mengerti, bisa membeda-bedakan. Dan semuanya kalau mengkritik itu ada datanya, berbasis data dan bisa mencarikan solusi alternatif,” kata Jokowi dalam sambutannya saat menghadiri Konvensi Nasional Galang Kemajuan 2018 di Ballroom Puri Begawan, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/4).

Menurut Jokowi, bangsa Indonesia masih memiliki pekerjaan besar dalam membangun infrastruktur di wilayah pelosok.

Rintangan medan dan kendala di lapangan menjadi hambatan yang perlu diselesaikan bersama dalam pembangunan itu.

Sejumlah upaya pembangunan infrastruktur juga disebutkan oleh Presiden Jokowi seperti pembangunan jalan Trans Papua dan di Kalimantan Utara.

Kepala Negara mengatakan keadaan geografis Papua menjadi kendala yang harus ditaklukkan mengingat pembangunan jalan juga dilakukan di ketinggian 3.300 mdpl.

“Itulah betapa sulitnya geografis yang ada di Papua. Tetapi ya harus kita bangun karena itu menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Jokowi.

Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat menggerakalkan ekonomi daerah serta mengangkat kesejahteraan penduduk.

“Saya titip marilah kita bersama-sama kita awasi pembangunan infrastruktur, awasi kualitasnya. Pembagian Kartu Indonesia Sehat yang gratis, yang sekarang mencapai 92 juta itu juga diawasi,” kata Presiden Jokowi menjelaskan program pemerintah yang tengah berjalan.

Presiden juga menjelaskan sertifikasi tanah masyarakat sedang berjalan dan setiap tahun target penerbitannya bertambah.

Pada 2017, pemerintah menargetkan penerbitan sertifikat tanah masyarakat sebanyak 5 juta sertifikat.

Sementara pada 2018, target penerbitan sertifikat tanah naik 2 juta menjadi sebanyak 7 juta sertifikat dan 2019 hingga 9 juta. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.