Presiden Jokowi Resmi Bentuk Badan Siber Nasional

0
144
rudiantara, menkominfo
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Siber Nasional atau Basinas. Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengatakan perpres tersebut telah ditandatangani, bahkan sudah diundangkan agar bisa segera berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

“Sudah ditandatangani keppresnya, perpresnya sudah,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kepada wartawan di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (1/6).

Saat ini, kata Rudiantara, tinggal proses transisi untuk mempersiapkan struktur Basinas.

Rudiantara menjelaskan Basinas akan dipimpin seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Menko Polhukam. Menko Polhukam saat itu memang diberi tugas khusus menyelesaikan pembentukan badan ini guna menghalau konten negatif khususnya di media sosial. Ia menyebutkan Basinas juga akan diisi perwakilan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Kominfo.

“Saat ini transisi secepatnya. Core Lembaga Sandi Negara, Direktorat Keamanan dari Kominfo. Koordinator Kemenko Polhukam. Nanti akan dimungkinkan akan ditambah yang lain lagi,” kata dia.

Dia menjelaskan, Kemenkominfo memiliki kewenangan untuk memberi tindakan tegas bagi pengguna internet yang dianggap menggangu keamanan negara. Bila dalam kondisi tertentu, bahkan bisa diputus aksesnya.

Sebut saja, pengguna media sosial Facebook. Pemerintah saat ini masih kesulitan menjalin komunikasi dan kerja sama dengan Facebook untuk menghalau konten negatif. Basinas nantinya bisa menutup akun itu dan diperiksa.

Namun, kerja sama dengan media sosial seperti ini memang tidak mudah. Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen dalam hal ini. Artinya akan ada kerja sama dengan Facebook.

“Kalau perusahaan tersebut tidak mau bekerjasama, maka Facebook bisa saja dihilangkan dari Indonesia,” tegasnya.

Meski demikian, Rudiantara menegaskan pemerintah sama sekali tidak memiliki tujuan menutup media sosial. Pemerintah menurutnya hanya menginginkan FB dan media sosial lainnya bekerja sama membersihkan konten-konten yang tidak sejalan dengan keberadaan NKRI.

Di negara luar, lanjut Rudiantara, ada undang-undang yang bahkan berfokus pada penggunaan dan kerja sama dengan Facebook. Bila pemerintah Indonesia ingin melakukan hal serupa akan sulit karena pembahasan UU tidak gampang. Untuk itu, polanya adalah dengan menutup akun atau memblokir media sosial di Indonesia.

Basinas tidak akan berseberangan atau tumpang tindih kinerja dengan badan siber lain yang telah ada seperti milik Polri. Badan ini justru akan mempersatukan semua elemen yang berkaitan dengan siber.

“Sejak diundangkan 23 Mei ini kita bicarakan, nanti penggabungannya antara yang di Kominfo dengan sekarang yang di Lemsaneg, dilebur menjadi Badan Siber,” ucap Rudiantara. (IwanY)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU