Presiden Jokowi Janjikan Dana Operasional Desa 2019

BADUNG, SERUJI.CO.ID – Presiden Jokowi mengaku banyak mendapat keluhan terkait dana untuk tingkat kelurahan. Untuk itu, ia menjanjikan adanya Dana Operasional Desa mulai tahun anggaran 2019, yang besarannya sekitar lima persen dari anggaran dana desa.

“Mumpung saya ingat, juga perlu saya sampaikan akan ada yang namanya Dana Operasional Desa, sehingga kepala desa jadi jelas menggunakan dana desa itu,” kata Jokowi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018. Kegiatan ini digelar di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Jumat (19/10).

Jokowi mengatakan, Pemerintah saat ini sedang menyusun rancangan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa, untuk memasukkan unsur anggaran untuk Dana Operasional Desa.

“Sekali lagi, kita akan revisi PP-nya. Baru akan kita hitung-hitung apakah mendapat lima persen atau dapat empat persen, tapi kurang lebih lima persen,” ujarnya.

Selain menjanjikan Dana Operasional Desa, Presiden juga mengatakan Pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk kelurahan.

“Dan mulai tahun depan, ini perlu saya sampaikan, terutama untuk kota, akan ada yang namanya Anggaran Kelurahan,” ujarnya berjanji.

Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna merupakan acara tahunan, yang diselenggarakan Ditjen Bina Pemerintahan Desa (PMD) Kemendagri dan Kementerian Desa PDTT, untuk mencari pencipta kreasi dan inovasi di daerah dalam pengembangan teknologi.

Acara tersebut dihadiri oleh 7.000 peserta dari perangkat desa dan kelurahan, pemerintah kabupaten, pemerintah kota serta pemerintah provinsi se-Indonesia.

Selain Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna ke-XX, digelar pula pameran inovasi desa dan kelurahan se-Indonesia. Pameran yang menampilkan produk-produk lokal berteknologi tepat guna tersebut berlangsung hingga Ahad (21/10) di Festival Park Kawasan GWK, Bali. (SU05)

25 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Form Konsultasi Hukum SERUJI

Untuk berkonsultasi dengan para pakar pengasuh rubrik "Konsultasi Hukum SERUJI" (KHS) silahkan isi form ini selengkap mungkin dan dengan data yang benar. Seluruh data kami jamin terjaga kerahasiaannya.

Ahok Menohok

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER