Presiden Jokowi: Jangan Rusak Persaudaraan Karena Beda Pilihan Politik

LAMPUNG, SERUJI.CO.ID – Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan persaudaraan walau memiliki pilihan politik berbeda, dan tidak terpengaruh berbagai berita bohong atau hoaks, saling hujat di media sosial.

“Jangan sampai hal-hal seperti ini karena pengaruh-pengaruh politik, karena pengaruh-pengaruh sosial media, bapak ibu sekalian jadi tidak seperti saudara. Rugi besar kita nanti kalau ini diterus-teruskan,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya saat penyerahan sertifikat tanah di Lampung Tengah, pada Jumat (23/11).

Menurut Jokowi, masyarakat berhak memilih calon yang terbaik dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden.

BACA JUGA:  Demokrat: Sikap Jokowi Menentukan Perkembangan Politik ke Depan

“Masyarakat dapat melihat prestasi, rekam jejak dan gagasan-gagasan dari para calon pemimpin,” katanya.


Kepala Negara juga mengungkapkan keprihatinannya pada saat memasuki tahun politik yang cenderung tersebar fitnah, beredarnya kabar bohong dan saling hujat melalui media sosial.

Kepala Negara meminta masyarakat tidak mudah percaya isu-isu yang beredar melalui media sosial.

Presiden bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Lampung pada Jumat-Sabtu (24/11).

Selain menyerahkan sertifikat tanah, Presiden juga telah meninjau pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang menyambungkan Bakauheuni-Palembang di seksi Bakauheuni-Terbanggi Besar. (Ant/SU01)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

11 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Mengenal Lebih Dekat Komisi Anti Korupsi Hongkong

Hubungan persahabatan antara KPK dan ICAC telah terjalin dengan baik selama dua tahun terakhir. Kerjasama kedua lembaga anti rasuah tersebut sebagian besar menyangkut peningkatan kapasitas KPK, terutama dibidang akuntansi forensik, pemulihan aset, dan tehnik investigasi.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi