Presiden Jokowi Buka Opsi Larang FPI di Indonesia, Begini Alasannya

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Presiden Jokowi membuka opsi melarang ormas Front Pembela Islam (FPI) beroperasi di Indonesia. Hal itu disampaikan Jokowi saat melayani wawancara jurnalis dari Associated Press (AP).

Sebagaimana diketahui, FPI yang didirikan Habib Rizieq Syihab saat ini izinnya sudah habis per tanggal 20 Juni 2019 yang lalu dan hingga saat ini belum diperpanjang pemerintah karena ada persyaratan yang belum dipenuhi.

Jokowi menegaskan, bahwa sangat mungkin dalam lima tahun kepemimpinannya ke depan, ia akan melarang FPI beroperasi di Indoensia.

“Larangan itu mungkin, jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologi menunjukkan bahwa mereka (FPI, red) tidak sejalan dengan bangsa,” kata Jokowi menjawab pertanyaan jurnalis AP, di Jakarta, Sabtu (27/7).

Presiden ke-7 RI ini juga menegaskan bahwaia tidak memiliki hambatan politik dalam masa jabatan terakhirnya dan bersumpah untuk mendorong reformasi ekonomi.

“Dalam lima tahun ke depan saya tidak memiliki beban politik sehingga dalam membuat keputusan, terutama keputusan penting bagi negara, menurut saya itu akan lebih mudah,” katanya sebagaimana dilansir AP.

Jokowi yang kembali memenangkan jabatan Presiden untuk kedua kalinya lewat Pilpres 2019 melawan Prabowo, pada 2017 lalu telah membubarkan dan melarang ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai telah berkampanye untuk kekhalifahan global.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Wanita Muda Kaki Sering Kesemutan dan Perut Bagian Bawah Sakit, Gejala Apa?

Dokter, sudah 4 hari ini kaki saya terasa kebas dan gampang kesemutan. Juga perut saya bagian bawah terasa sakit. Kira-kira sakit apa ya dok?

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER