Pemerintah Setujui Pengangkatan Bidan Desa Jadi CPNS

0
48
Jenderal TNI (Purn) Moeldoko (kanan). (foto:Dok. Kantor Staf Presiden)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pengangkatan status bidan desa dari pegawai tidak tetap menjadi calon pegawai negeri sipil telah disetujui pemerintah dan kini sedang disiapkan Keputusan Presiden untuk pengangkatan status itu.

“Draf Keppres itu sedang dalam tahapan sinkronisasi di Kementerian Polhukam. Prinsipnya sudah disetujui,” kata Moeldoko dalam keterangan yang diperoleh dari Humas Kepala Staf Kepresidenan melalui Sekretariat Kabinet di Jakarta, Rabu (14/3).

Mantan Panglima TNI itu baru-baru ini menerima 30 orang perwakilan dari Federasi Organisasi Bidan Desa (Forbides) Indonesia.

Dalam pertemuan itu, Ketua Forbides Lilik Dian Eka Sari menyampaikan masih ada 4.153 bidan desa berstatus pegawai tidak tetap (PTT) yang belum diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Jumlah sebanyak itu tidak termasuk di antara 37 ribu bidan desa yang telah diangkat sebagai CPNS karena terkendala administrasi, terutama karena usia mereka di atas 35 tahun.

Lilik berharap 4.153 bidan desa PTT itu bisa segera ditingkatkan statusnya agar tak lagi dikejar-kejar pungutan liar pada setiap perpanjangan kontrak.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengemukakan draf atau rancangan Keputusan Presiden pengangkatan bidan desa yang berstatus PTT menjadi CPNS sudah jadi dan sudah difinalisasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Kini draf Keppres itu sedang dalam tahapan sinkronisasi di Kementerian Polhukam sebelum diajukan ke Presiden untuk ditandatangani.

Moeldoko menegaskan pemerintah memberikan respek sangat tinggi kepada bidan desa karena profesi ini sangat terkait dengan kemanusiaan.

Bahkan, katanya, Konvensi Jenewa 1949 yang menekankan perlindungan bagi warga sipil di sekitar zona perang, mencantumkan dengan jelas proteksi bagi para pekerja kesehatan. Pelanggaran terhadap hal itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.

Pemerintah serius menerima berbagai aspirasi dan menaruh rasa hormat pada bidan desa di lapangan.

“Bagaimanapun, ibu-ibu ini bertugas di ujung garis terdepan, di daerah-daerah perbatasan dan terpencil, demi kemanusiaan,” kata Moeldoko. (Ant/SU03)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

JK Bersilaturahim ke Kediaman SBY

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi istri, Mufidah Kalla, bersilaturahim ke kediaman Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kuningan, Jakarta, Senin...
tenaga kerja asing

Imigrasi Ungkap Gaji TKA Ilegal Yang Fantastis di Nabire

TIMIKA, SERUJI.CO.ID - Jajaran Kantor Imigrasi Kelas II Tembagapura, Timika, Papua menyebut puluhan pekerja asing atau TKA ilegal yang bekerja di tambang emas rakyat di...
Sudrajat-Syaikhu

101 Purnawirawan Jenderal Turun Gunung Menangkan Pasangan Asyik

BANDUNG, SERUJI.CO.ID - Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR) telah menerjunkan sebanyak 101 purnawirawan perwira tinggi TNI ke Jawa Barat untuk memperjuangkan kemenangan Pasangan Calon...

Aparat Siap Amankan 332 TPS di Kota Banjar

KOTA BANJAR, SERUJI.CO.ID - Polres Kota Banjar, menggelar apel pasukan dalam rangka pengamanan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Banjar serta pemilihan...

Nelayan Dilibatkan Pencarian Korban Tenggelamnya KM Sinar Bangun

SIMALUNGUN, SERUJI.CO.ID  - Basarnas melibatkan nelayan tradisional yang selama ini beroperasi di Danau Toba untuk mencari penumpang KM Sinar Bangun yang tenggelam sejak 18...