Pansus: Pemerintah Keluarkan PP Usai RUU Terorisme Disahkan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Panitia Khusus revisi UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafi’i meminta pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah paling lambat 100 hari setelah RUU tersebut disahkan menjadi UU.

“Kami amanatkan PP tersebut paling lambat 100 hari setelah disahkan menjadi UU,” kata Syafi’i di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/5).

Menurut dia, setiap UU perlu turunan yaitu Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana dari setiap UU.

Dia mengatakan RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah disetujui menjadi Undang-Undang membutuhkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur pelibatan TNI dalam menanggulangi terorisme.

Syafi’i menekankan bahwa dalam penyusunan Perpres, DPR meminta pemerintah menyusun aturan tersebut dengan mengacu pada UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dan UU nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

“Kedua, dalam penyusunan perpres, presiden harus berkonsultasi dengan DPR. Ketiga, penyusunan perpres maksimal satu tahun setelah UU disahkan,” ujarnya.

Selain itu Syafi’i menilai dalam RUU Terorisme banyak pasal baru yang mempersempit gerak teroris dengan mengatur sedemikian rupa misalnya yang termasuk tindak pidana terorisme adalah ikut serta dalam aksi teror, ujaran kebencian, aktor intelektual, mengikuti latihan militer atau para militer, ikut memasukan bahan ledak ataupun menjual bahan ledak ke negera lain.

Namun, dia menjelaskan bahwa RUU tersebut ada pelindungan HAM sehingga pada tersangka tidak boleh diperlakukan secara kejam, tidak menghina harkat dan martabat.

“Berhak didampingi pengacara dan ditemui keluarga kecuali dalam skala tingkat kejahatan tertentu,” tuturnya.

Syafi’i juga menegaskan bahwa dalam RUU tersebut ada pasal yang menjerat aparat yang melakukan “abuse of power” seperti tindakan tidak manusiawi dan kekejaman yaitu dengan dikenakan aturan dalam KUHP. (Ant/Su02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER