Nilai Aktivitasnya Rugikan Jokowi, Moeldoko Sebut Buzzer Sudah Tidak Diperlukan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr Moeldoko mengatakan aktivitas pendukung Presiden Jokowi di media sosial atau yang dikenal dengan sebutan buzzer pendukung Jokowi, saat ini kerap merugikan Presiden terpilih dalam Pilpres 2019 tersebut.

Menurut Moeldoko, para buzzer atau pendengung tersebut tidak jarang membagikan hal-hal yang akhirnya malah bersifat destruktif atau merugikan Presiden Jokowi. Walau sebenarnya, imbuhnya, kehadiran para buzzer tersebut untuk menjaga marwah idolanya, dalam hal ini Jokowi.

“Kita melihat dari emosi yang terbangun (dari aktivitas di medosos, red), dari kondisi yang tercipta itu merugikan,” kata Moeldoko di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Jumat (4/9).

Mantan Panglima TNI ini menilai, keberadaan para buzzer saat ini sudah tidak diperlukan, karena yang dibutuhkan saat ini adalah dukungan politik yang sifatnya membangun

“Saat ini, sudah nggak diperlukan lagi lah buzzer-buzzeran,” ujarnya.

Ia berharap, para buzzer menurunkan egonya dalam membela idolannya, yakni Jokowi dan tidak justru menyebarkan kebencian dalam aktivitasnya di media sosial.

“Semangat mendukung idolanya tetap dipertahankan tapi semangat untuk membangun kebencian harus dihilangkan,” tukasnya.

Sebelumnya, beberapa pendukung Jokowi di media sosial terungkap menyebarkan kabar bohong atau hoaks terkait aktivitas unjuk rasa menolak UU KPK, yang akibatnya menimbulkan kecurigaan bahwa para buzzer itu dikendalikan dari Istana untuk menyerang para pengunjuk rasa.

Hoaks pertama terkait tudingan adanya ambulans DKI Jakarta dan PMI yang membawa batu dan bensin dalam unjuk rasa. Informasi hoaks ini disebarkan oleh akun-akun yang selama ini dikenal sebagai pendukung Jokowi di Pilpres 2019.

Tak lama berselang, tersebar lagi hoaks soal Whatsapp Group Chat Pelajar STM yang diduga nomor-nomor telpon yang ada adalah milik para perwira Polisi. Dan lagi-lagi pelaku penyebar hoaks ini adalah pendukung Jokowi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Krisis Akal Budi

Prabowo, Jokowi dan Massa

Bila peristiwa 212 yang penuh makna direvisi pada versi pengkerdilan, sebuah perubahan sosial yang akan terjadi setelahnya sulit diprediksi. Itu seperti terjadi beberapa waktu sebelum keruntuhan rezim Suharto dua dekade lalu.

Pemimpin Belum Lulus

Tidak Larang Demo Saat Pelantikan, Jokowi: Dijamin Konstitusi

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang ingin dilakukan masyarakat, menjelang dan saat pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Pilpres 2019, pada tanggal 20 Oktober mendatang.

La Nyalla: Kongres PSSI Merupakan Momentum Mengembalikan Kedaulatan Voters

"Dengan hak suaranya di kongres, voters lah yang akan menjadi penentu hitam putihnya sepakbola negeri ini. Sebab, voters-lah yang memilih 15 pejabat elit PSSI untuk periode 2019-2023. Yaitu Ketua Umum, 2 Wakil Ketua Umum, dan 12 Exco," kata La Nyalla

Rhenald Kasali: CEO Harus Bisa Bedakan Resesi dengan Disrupsi

Pakar disrupsi Indonesia, Prof Rhenald Kasali mengingatkan agar pelaku usaha dan BUMN bisa membedakan ancaman resesi dengan disrupsi. Terlebih saat sejumlah unicorn mulai diuji di pasar modal dan beralih dari angel investor ke publik.

Ditengah Merapatnya Prabowo ke Jokowi, Sandiaga “Deklarasi” Kembali ke Gerindra

Sandiaga Uno yang sebelum Pilpres 2019 menyatakan keluar dari Partai Gerindra untuk berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2019, hari ini Selasa (15/10) menyatakan kembali ke partai asalnya tersebut.

Anda Penderita Tukak Lambung? Catat, Inilah Obat Pengganti Ranitidin Yang Telah Ditarik

Dari laman resmi BPOM yang diakses di Jakarta, Selasa (15/10), menyebut obat dengan Ranitidin saat ini ditarik secara sementara karena diduga mengandung cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) yang memicu kanker (karsinogenik).

Sesuai Anjuran Anies, Pemkot Jaktim Siapkan Trotoar Jatinegara Untuk Berdagang PKL

Pemerintah Kota Jakarta Timur saat ini sedang menyiapkan area trotoar di kawasan Jatinegara sebagai area bagi pedagang kaki lima (PKL). Hal ini dilakukan sesuat dengan permintaan Gubernur Anies Baswedan.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Cara Sederhana Membuat Minyak Alpukat

Coba ganti minyak goreng dengan minyak alpukat, yang bisa anda buat sendiri.