Istana Tegaskan Mantan Napi Tidak Bisa Jadi Dewan Pengawas KPK

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rahman menegaskan bahwa mantan narapidana tidak akan dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fadjroel merujuk pada Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang KPK, yang merupakan revisi dari UU KPK yang lama.

“Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tindak pidana kejahatan dengan ancaman penjara paling singkat lima tahun,” lata Fadjroel di Istana Negara, Jakarta, Kamis (7/11).

Selain bukan mantan narapidana, imbuh Fadjroel, calon Dewas KPK haruslah memiliki pendidikan minimal S1 dan berusia minimal 55 tahun sebagaimana yang diatur dalam persyaratan calon Dewas di UU KPK.

Dengan penjelasan Fadjroel ini, maka terbantah rumor yang beredar bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Antasari Azhar akan dipilih Presiden Jokowi sebagai Dewas KPK. Pasalnya, kedua tokoh tersebut adalah mantan narapidan dengan kasus yang memiliki ancaman lebih dari 5 tahun.

Nama Ahok sempat jadi perbincangan untuk didorong sebagai salah satu Dewas KPK di media sosial. Namun, Ahok tidak bersedia karena ia masih tercatat sebagai kader PDI Perjuangan.

Dewan Pengawas KPK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK adalah organ baru di dalam KPK. Anggota Dewas KPK ini akan dipilih oleh Presiden Jokowi dan akan dilantik bersama dengan pimpinan KPK yang baru pada Desember mendatang.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Prabowo Subianto, “What Is To Be Done”: Catatan atas Pidato Prabowo

Pidato Prabowo Subianto menggelegar di bumi nusantara kemarin malam. Jutaan atau puluhan juta menyaksikan pidato visi-misi tersebut. Dari sisi pidato, Prabowo luar biasa, mampu sebagai "singa podium", yang menjelaskan pikiran-pikirannya seolah berinteraksi dengan suasana audiens dan seolah tanpa teks.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER