Istana Tegaskan Mantan Napi Tidak Bisa Jadi Dewan Pengawas KPK

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rahman menegaskan bahwa mantan narapidana tidak akan dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fadjroel merujuk pada Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang KPK, yang merupakan revisi dari UU KPK yang lama.

“Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tindak pidana kejahatan dengan ancaman penjara paling singkat lima tahun,” lata Fadjroel di Istana Negara, Jakarta, Kamis (7/11).

Selain bukan mantan narapidana, imbuh Fadjroel, calon Dewas KPK haruslah memiliki pendidikan minimal S1 dan berusia minimal 55 tahun sebagaimana yang diatur dalam persyaratan calon Dewas di UU KPK.

Dengan penjelasan Fadjroel ini, maka terbantah rumor yang beredar bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Antasari Azhar akan dipilih Presiden Jokowi sebagai Dewas KPK. Pasalnya, kedua tokoh tersebut adalah mantan narapidan dengan kasus yang memiliki ancaman lebih dari 5 tahun.

Nama Ahok sempat jadi perbincangan untuk didorong sebagai salah satu Dewas KPK di media sosial. Namun, Ahok tidak bersedia karena ia masih tercatat sebagai kader PDI Perjuangan.

Dewan Pengawas KPK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK adalah organ baru di dalam KPK. Anggota Dewas KPK ini akan dipilih oleh Presiden Jokowi dan akan dilantik bersama dengan pimpinan KPK yang baru pada Desember mendatang.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Membangun Kembali Budaya Bahari

Penjajah meninggalkan perangkat pelanggengan penjajahan melalui persekolahan. Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close