SCROLL KE ATAS UNTUK BACA BERITA

MENU

Istana Tegaskan Mantan Napi Tidak Bisa Jadi Dewan Pengawas KPK

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rahman menegaskan bahwa mantan narapidana tidak akan dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fadjroel merujuk pada Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang KPK, yang merupakan revisi dari UU KPK yang lama.

“Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tindak pidana kejahatan dengan ancaman penjara paling singkat lima tahun,” lata Fadjroel di Istana Negara, Jakarta, Kamis (7/11).

Selain bukan mantan narapidana, imbuh Fadjroel, calon Dewas KPK haruslah memiliki pendidikan minimal S1 dan berusia minimal 55 tahun sebagaimana yang diatur dalam persyaratan calon Dewas di UU KPK.

Dengan penjelasan Fadjroel ini, maka terbantah rumor yang beredar bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Antasari Azhar akan dipilih Presiden Jokowi sebagai Dewas KPK. Pasalnya, kedua tokoh tersebut adalah mantan narapidan dengan kasus yang memiliki ancaman lebih dari 5 tahun.

Nama Ahok sempat jadi perbincangan untuk didorong sebagai salah satu Dewas KPK di media sosial. Namun, Ahok tidak bersedia karena ia masih tercatat sebagai kader PDI Perjuangan.

Dewan Pengawas KPK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK adalah organ baru di dalam KPK. Anggota Dewas KPK ini akan dipilih oleh Presiden Jokowi dan akan dilantik bersama dengan pimpinan KPK yang baru pada Desember mendatang.

Ingin mengabarkan peristiwa atau menulis opini? Silahkan tulis di kanal WARGA SERUJI dengan klik link ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

BERITA TERBARU

spot_img

TERPOPULER

close