Istana Tegaskan Mantan Napi Tidak Bisa Jadi Dewan Pengawas KPK

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rahman menegaskan bahwa mantan narapidana tidak akan dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fadjroel merujuk pada Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang KPK, yang merupakan revisi dari UU KPK yang lama.

“Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tindak pidana kejahatan dengan ancaman penjara paling singkat lima tahun,” lata Fadjroel di Istana Negara, Jakarta, Kamis (7/11).

Selain bukan mantan narapidana, imbuh Fadjroel, calon Dewas KPK haruslah memiliki pendidikan minimal S1 dan berusia minimal 55 tahun sebagaimana yang diatur dalam persyaratan calon Dewas di UU KPK.

Dengan penjelasan Fadjroel ini, maka terbantah rumor yang beredar bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Antasari Azhar akan dipilih Presiden Jokowi sebagai Dewas KPK. Pasalnya, kedua tokoh tersebut adalah mantan narapidan dengan kasus yang memiliki ancaman lebih dari 5 tahun.

Nama Ahok sempat jadi perbincangan untuk didorong sebagai salah satu Dewas KPK di media sosial. Namun, Ahok tidak bersedia karena ia masih tercatat sebagai kader PDI Perjuangan.

Dewan Pengawas KPK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK adalah organ baru di dalam KPK. Anggota Dewas KPK ini akan dipilih oleh Presiden Jokowi dan akan dilantik bersama dengan pimpinan KPK yang baru pada Desember mendatang.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.