Harga Tiket Pesawat Meroket, Presiden Jokowi Perintahkan Hitung Ulang Harga Avtur

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Di tengah polemik meroketnya harga tiket pesawat dalam negeri, Presiden Jokowi memerintahkan penghitungan ulang harga avtur, agar dapat lebih efisien dan dapat menekan harga tiket pesawat.

Avtur adalah salah satu komponen yang menyebabkan harga tiket melambung tinggi.

“Saya sudah perintahkan untuk dihitung. Mana yang belum efisien, mana yang bisa diefisienkan, nanti akan segera diambil keputusan,” kata Presiden di Istana Negara Jakarta, Rabu (13/2).

PHRI: Kinerja Sektor Pariwisata Merosot Akibat Harga Tiket Melambung

Salah satu sudut kawasan wisata dunia, Raja Ampat, Papua.


Sebelumnya pada Senin (11/2), Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani mengeluhkan kondisi sektor pariwisata Indonesia yang terganggu kinerjanya akibat masalah harga tiket pesawat yang melambung.

Oleh karena itu, Haryadi mengharapkan peran pemerintah untuk mengatasi persoalan yang diduga terjadi karena adanya monopoli Pertamina dalam menjual avtur.

Namun, Presiden belum bisa menjanjikan kapan harga avtur itu akan diumumkan. “Ya setelah ada kalkulasinya kan,” ungkap dia.

BACA JUGA:  Presiden Bagikan 3.063 Sertifikat Tanah Warga Jabar

Mengenai opsi lain pemerintah untuk mengatasi harga avtur yang tinggi dan industri penerbangan di tanah air tidak lagi terganggu, menurut Presiden, masih menunggu laporan resmi.

“Baru saya perintahkan tadi untuk melihat, membuat perhitungan membuat kalkulasi, ada opsi-opsi seperti apa baru sampaikan kepada saya,” tambah Presiden.

Pengaruh Harga Avtur ke Tiket Pesawat Sebesar 24 Persen

Maskapai dalam negeri (Foto: istimewa)

Saat ini, pengaruh harga avtur ke harga tiket adalah sebesar 24 persen berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016.

Dalam kajian maskapai, harga avtur menyumbang sekitar 40 persen dari biaya operasional, karena itu perlu kajian ulang terhadap komponen yang mempengaruhi tarif dasar maskapai.

Selain itu, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang telah dibebankan sejak 2003, atas transaksi avtur untuk keperluan angkutan udara di Indonesia mencapai 10 persen.

Padahal, tarif PPN atas penyerahan avtur di negara-negara tetangga di Asia Tenggara, masih berkisar satu digit.

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Soal Publikasi Reuni 212: Kebebasan Pers di Era Media Sosial

Reuni 212 jelas peristiwa besar, jika dilihat banyaknya massa yang berkumpul. Ia juga jelas peristiwa besar jika dilihat dari tertib dan disiplin massa itu. Namun jelas pula Reuni 212 bukan peristiwa netral.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi