DPR Ingatkan Pimpinan Parpol Tidak Jadi Menteri

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengingatkan pimpinan partai politik tidak boleh menjadi menteri seperti yang pernah diungkapkan Presiden Jokowi di awal masa pemerintahannya agar bisa fokus bekerja.

“Seingat rakyat, dulu ada pernyataan bahwa tidak boleh ada rangkap jabatan pengurus partai politik menjadi menteri di kabinet,” kata Taufik di Jakarta, Kamis (18/1).

Dia menilai kalau saat ini kondisinya berbeda yaitu pengurus parpol tersebut masih menjadi menteri, maka biarkan rakyat menilainya.

Taufik mengingatkan Presiden Jokowi memilih para pembantunya sangat ketat yaitu mendengarkan pendapat publik dan meminta rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


“Dulu untuk menjadi menteri saja harus dikualifikasi dengan mendapatkan rekomendasi KPK bahkan heboh sekali. Dukungan parpol pun diminta tanpa syarat namun sekarang saya tidak tahu,” ujarnya.

BACA JUGA:  Presiden: Banyak Pertimbangan Pilih Moeldoko dan Agum Gumelar

Dia mengingatkan kembali soal pernyataan Presiden Jokowi bahwa tidak ada rangkap jabatan di dalam kabinet kerjanya, agar dapat fokus bekerja dan maksimal menjalankan tugas kenegaraan.

Wakil Ketua Umum DPP PAN itu tidak menyalahkan Presiden apabila ada pengurus parpol yang masih menjadi menteri di kabinet.

Menurut dia, kemungkinan Presiden Jokowi memiliki pertimbangan sendiri mengapa hingga saat ini menteri kabinet belum melepas jabatannya meskipun telah menjadi pengurus ataupun pimpinan parpol. (Ant/SU03)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Konsultasi Manajemen Bersama SNF Consulting

Anda dapat konsultasikan masalah terkait menajemen dan pengelolaan perusahaan kepada SNF Consulting dengan mengisi form di bawah dengan lengkap.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Lima Ide Outfit Kondangan Padu Padan Celana dan Atasan

Ide outfit kondangan memakai celana ini bisa jadi andalan bagi anda yang anti ribet.