Diterima Presiden Jokowi, FBR Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatian Pada Betawi

BOGOR, SERUJI.CO.ID – Presiden Jokowi menerima Pengurus Forum Betawi Rempug (FBR) yang dipimpin langsung ketuanya Lutfi Hakim, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (18/3) siang.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno tersebut, FBR menyampaikan ucapkan terima kasih atas kepedulian Presiden Jokowi kepada masyarakat Betawi selama ini.

“Kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kepeduliannya terhadap masyarakat Betawi, karena sejak beliau menjadi gubernur sampai sekarang menjadi presiden masih punya kepedulian terhadap budaya masyarakat Betawi,” jelas Lutfi kepada wartawan usai pertemuan di Istana Bogor, Senin (18/3).

Minta Satu Ikon Betawi di Pecahan Mata Uang, Presiden Jokowi Malah Berikan Dua

Presiden Jokowi saat menerima Pengurus Forum Betawi Rempug (FBR) di Istana Bogor, Senin (18/3/2019). (foto:humas Seskab)

Lutfi mencontohkan kepedulian Presiden Jokowi saat Bank Indonesia akan mencetak pecahan mata uang baru.

“Masyarakat Betawi meminta setidaknya ada satu ikon budaya atau tokoh Betawi dalam mata uang yang baru, karena sepanjang bangsa Ini merdeka tidak pernah ada ikon masyarakat Betawi di dalamnya,” tuturnya.

Permintaan masyarakat Betawi tersebut, ungkap Lutfi, dipenuhi oleh Presiden Jokowi.

“Kami minta satu, dikasih dua, yaitu pada uang kertas Rp100.000 (Tari Topeng Betawi) dan Rp2.000 (tokoh Betawi Mohammad Husni Thamrin),” ungkapnya.

Saat ditanya wartawan mengenai permintaan Presiden untuk membantu menangkal hoaks, Ketua Umum FBR Lutfi Hakim mengemukakan, jauh sebelum Presiden menugaskan, pihaknya sudah melakukan deklarasi antihoaks.

“Setidaknya teman-teman yang setiap saat berinteraksi dengan masyarakat, paling utamanya keluarganya, lalu di gardu-gardu, di kepengurusan RW, mereka bisa berdialog dengan masyarakat secara langsung untuk mengantisipasi berita-berita palsu, karena itu tidak hanya membahayakan kita tapi juga membahayakan masyarakat secara keseluruhan,” pungkas Lutfi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Diskursus Jernih DAS Citarum

Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.