Di KTT G20, Jokowi Sampaikan Lima Pandangan Indonesia Atasi Terorisme

JAKARTA – Presiden Joko Widodo di depan para pimpinan negara-negara anggota G20 menyampaikan lima pandangan serta upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi dan memberantas tindak kriminal terorisme.

Hal pertama yang diungkap Presiden Jokowi adalah imbauan kepada negara anggota G20 untuk meningkatkan pengawasan terhadap aliran dana kepada jaringan kelompok radikal dan teroris.

Demikian menurut siaran pers dari Kepala Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin, di Jakarta, Jumat (7/7).

Indonesia, ujar Presiden, juga mengapresiasi dukungan negara G20 terhadap proses keanggotaan Indonesia dalam FATF (the Financial Action Task Force).

“Yang kedua adalah dengan kemampuan teknologi informasi, G20 harus menjadi kekuatan pendorong dalam penyebaran kontra-naratif dengan penekanan pada gerakan moderasi dan penyebaran nilai-nilai damai dan toleran,” tambah Presiden.

Hal ketiga, Presiden mengajak negara G20 untuk menjadi kekuatan pendorong dalam upaya mencarikan solusi akar masalah terorisme yang timbul akibat ketidaksetaraan dan ketidakadilan dengan memperkuat pemberdayaan ekonomi yang inklusif.

Hal keempat yang disampaikan Jokowi adalah ajakan kepada negara-negara G20 untuk mengembangkan kerja sama dalam bidang pertukaran intelijen, penanganan “foreign terrorist fighters” atau FTF dan pengembangan “capacity building”.

Hal kelima, Kepala Negara menyampaikan bagaimana Indonesia menangani terorisme melalui program deradikalisasi.

Presiden mengungkap hasil melalui upaya tersebut, hanya 3 dari 560 mantan aktor teroris, atau 0,53 persen yang berkeinginan melakukan aksi terorisme kembali.

“Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga berperan penting dalam menyebarkan perdamaian dan ajaran Islam yang toleran,” jelas Jokowi.

Untuk menyebarluaskan pesan perdamaian, pemerintah juga bekerja sama dengan para pengguna media sosial.

Selain itu, Presiden juga mengenalkan kepada para pemimpin negara-negara anggota G20 bahwa Indonesia merupakan negara majemuk dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

“Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia juga merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia,” kaata Presiden Jokowi.

Dengan posisi yang unik dan strategis itu, Presiden mengatakan Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dari upaya global untuk memberantas terorisme serta menyebarkan perdamaian dan toleransi.

Sejumlah pejabat yang mendampingi Presiden pada sesi I tersebut adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala BKPM Thomas Lembong. (IwanY)

Sumber:Antara

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close