Cegah Jual Beli Jabatan Seperti Kasus Bupati Cirebon, Ini Yang Dilakukan Pemerintah

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Bupati Cirebon, Rabu (24/10) kemarin terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terkait dugaan jual beli jabatan. Kasus ini diyakini hanyalah salah satu dari sejumlah kasus yang terjadi.

Menurut Komisi Aparatur Sipil Negara, saat ini jabatan setingkat eselon I di daerah bisa diperjualbelikan seharga 500 juta sampai 1 miliar rupiah.

Kasus ini terjadi akibat proses mutasi, promosi, dan demosi Aparatur Sipil Negara belum sepenuhnya menerapkan sistem berbasis merit. Hal ini sangat rawan konflik kepentingan dan jual beli jabatan. Untuk mencegahnya Pemerintah segera terapkan sistem merit berbasis IT.

Sistem merit dalam jabatan nantinya akan membantu pemerintah dalam proses mempromosikan dan mempekerjakan Aparatur Sipil Negara berdasarkan kemampuan mereka dalam melakukan pekerjaan, bukan pada koneksi politik mereka.

Baca juga: PDIP Tak Akan Berikan Bantuan Hukum Kepada Bupati Cirebon Yang di OTT KPK

“Presiden telah menegaskan bahwa seleksi dan promosi ASN harus berbasis sistem merit dan tidak boleh ada lagi kasus jual beli jabatan,” kata Yanuar Nugroho, Deputi II Kantor Staf Presiden usai konferensi pers di Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (25/10).

Yanuar yang juga anggota koordinator Tim Nasional Pencegahan Korupsi ini memastikan bahwa pemerintah akan melakukan penguatan penerapan sistem merit dan pengawasan tata kelola sistem merit berbasis teknologi informasi.

Langkah ini diambil untuk mengurangi konflik kepentingan di dalam penentuan seleksi jabatan pimpinan tinggi di pusat dan daerah.

“Harapannya, penerapan sistem merit atau seleksi jabatan dengan teknologi informasi akan mengurangi celah jual beli jabatan dan memastikan terpilihnya pejabat pimpinan tinggi yang berkualitas dan berintegritas,” pungkas Yanuar. (SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Dahnil Anzar: Gerindra Juga Siap Jadi Mitra Koalisi Presiden Jokowi

“Jadi, sampai detik ini Pak Jokowi dan pihak Pak Jokowi belum bilang mau memberikan sekian banyak menteri ke Pak Prabowo dan Gerindra, itu belum ada,” tukas Dahnil.

Nilai Negara Darurat Radikalisme, NU Minta Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Terorisme

KH Said menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dengan radikalisme dan terorisme yang terjadi di Tanah Air sekarang ini.

Wanita Penyebar Video “Penggal Kepala Jokowi” Akan Divonis Siang Ini

Ina didakwa menyebarkan video yang kemudian viral berisi konten seorang pria berinisial HS mengancam akan memenggal kepala Presiden Jokowi.

Tidak Hanya Bukan Penentu Ketum IKA ITS Terpilih, Hasil OMOV Juga Berpeluang Dianulir Senat

Namun, menurut Cak Tatok, nama-nama calon Ketum yang terpilih di OMOV masih berpeluang dianulir oleh Senat IKA ITS karena pertimbangan PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela).

Inilah Bakal Calon Ketum IKA ITS Yang Akan Dipilih dengan Sistem OMOV

Namun, ada yang berbeda pada OMOV IKA ITS yang akan melibatkan seluruh alumni ini, dimana hasil OMOV bukanlah sebagai penentu Ketum terpilih, tapi hanya sebagai proses penjaringan calon Ketum yang kemudian akan dipilih di Kongres.

Video Detik-Detik Wiranto Diserang dan Ditusuk Orang Tak Dikenal

Mantan Panglima TNI tersebut, mengalami dua luka tusuk di bagian perutnya, dan langsung mendapat perawatan di RSUD Berkah Pandeglang untuk kemudian dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tidak Hanya Bukan Penentu Ketum IKA ITS Terpilih, Hasil OMOV Juga Berpeluang Dianulir Senat

Namun, menurut Cak Tatok, nama-nama calon Ketum yang terpilih di OMOV masih berpeluang dianulir oleh Senat IKA ITS karena pertimbangan PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela).

Inilah Bakal Calon Ketum IKA ITS Yang Akan Dipilih dengan Sistem OMOV

Namun, ada yang berbeda pada OMOV IKA ITS yang akan melibatkan seluruh alumni ini, dimana hasil OMOV bukanlah sebagai penentu Ketum terpilih, tapi hanya sebagai proses penjaringan calon Ketum yang kemudian akan dipilih di Kongres.