Cegah Jual Beli Jabatan Seperti Kasus Bupati Cirebon, Ini Yang Dilakukan Pemerintah

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Bupati Cirebon, Rabu (24/10) kemarin terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terkait dugaan jual beli jabatan. Kasus ini diyakini hanyalah salah satu dari sejumlah kasus yang terjadi.

Menurut Komisi Aparatur Sipil Negara, saat ini jabatan setingkat eselon I di daerah bisa diperjualbelikan seharga 500 juta sampai 1 miliar rupiah.

Kasus ini terjadi akibat proses mutasi, promosi, dan demosi Aparatur Sipil Negara belum sepenuhnya menerapkan sistem berbasis merit. Hal ini sangat rawan konflik kepentingan dan jual beli jabatan. Untuk mencegahnya Pemerintah segera terapkan sistem merit berbasis IT.

Sistem merit dalam jabatan nantinya akan membantu pemerintah dalam proses mempromosikan dan mempekerjakan Aparatur Sipil Negara berdasarkan kemampuan mereka dalam melakukan pekerjaan, bukan pada koneksi politik mereka.

Baca juga: PDIP Tak Akan Berikan Bantuan Hukum Kepada Bupati Cirebon Yang di OTT KPK

“Presiden telah menegaskan bahwa seleksi dan promosi ASN harus berbasis sistem merit dan tidak boleh ada lagi kasus jual beli jabatan,” kata Yanuar Nugroho, Deputi II Kantor Staf Presiden usai konferensi pers di Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (25/10).

Yanuar yang juga anggota koordinator Tim Nasional Pencegahan Korupsi ini memastikan bahwa pemerintah akan melakukan penguatan penerapan sistem merit dan pengawasan tata kelola sistem merit berbasis teknologi informasi.

Langkah ini diambil untuk mengurangi konflik kepentingan di dalam penentuan seleksi jabatan pimpinan tinggi di pusat dan daerah.

“Harapannya, penerapan sistem merit atau seleksi jabatan dengan teknologi informasi akan mengurangi celah jual beli jabatan dan memastikan terpilihnya pejabat pimpinan tinggi yang berkualitas dan berintegritas,” pungkas Yanuar. (SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close